TANJUNG REDEB - Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Berau menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Berau, Rabu (25/9) pagi. Aksi ini bagian dari demo yang digelar secara nasional, terkait penolakan Undang-Undang KPK dan RKUHP.
Massa diterima langsung oleh Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo, didampingi Kapolres Berau AKBP Pramuja Sigih Wahono.
Ada beberapa persoalan yang disampaikan dalam aksi ini. Yakni menuntut Presiden untuk mengeluarkan Perpu membatalkan RUU yang dianggap bermasalah. Seperti UU KPK, RKUHP, RUU Pertanian, RUU MD3, RUU Tenaga Kerjaan, RUU Permasyarakatan dan Karhutla. Kemudian meminta melakukan tindakan tegas kepada oknum/korporasi yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan di Berau. Mendesak Pemkab Berau lebih serius menangani karhutla dan mengembalikan kedaulatan rakyat.
Setelah mendengar beberapa aspirasi yang disampaikan koordinator aksi, Wakil Bupati Agus Tantomo menegaskan akan menyetujui apa saja tuntutan tersebut. Bahkan ia menegaskan akan membawa tuntutan ini langsung ke DPR RI di Jakarta pada hari ini, Kamis (25/9).
“Saya akan ikut tanda tangan. Menyetujui tuntutan yang sifatnya skala nasional seperti UU KPK dan RKUHP,” tegasnya.
Sementara terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan, Agus Tantomo menegaskan, pemerintah kabupaten bersama dengan jajaran TNI/Polri serta masyarakat terus bekerja setiap harinya mengatasi kebakaran yang terjadi di beberapa kecamatan.
“Kebakaran hutan dan lahan ini persoalan yang serius dan tidak bisa selesai begitu saja. Karena banyak kendala yang kita hadapi di lapangan, seperti medan yang sangat jauh serta titik api sulit dijangkau. Saya dalam seminggu terakhir ikut turun membantu dan telah saya rasakan bagaimana kesulitan para petugas di lapangan,” tegasnya.
Kemudian untuk status darurat asap, Agus menyampaikan banyak pertimbangan sebelum penetapan ini. Dari BMKG sendiri telah memberikan masukan untuk penetapan status. Namun dari beberapa sektor lainnya masih belum memberikan masukan. Seperti Dinas Kesehatan yang menilai kasus kesehatan akibat asap belum dalam kategori luar biasa.
“Jadi belum bisa diputuskan untuk status darurat asap,” pungkasnya. (hms5/har)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

