Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemprov Dampingi Proses Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

u
Penulis: uki-Berau Post❯
Infografis
Infografis

TANJUNG SELOR – Pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Rumah Sakit (RS) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kalimantan Utara (Kaltara), merupakan salah satu yang didorong oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov).  


Advertisement

Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemprov Kaltara memfasilitasi peningkatkan mutu pelayanan secara berkala, lewat proses akreditasi. Tercatat, dari 13 RS di Kaltara, tiga di antaranya telah terakreditasi Paripurna. Selanjutnya tiga RS akreditasi Madya, 3 RS berakreditasi Dasar, dan 5 masih dalam proses akreditasi.

“Untuk RS Langap, RS Pertamedika dan RS AL Ilyas akreditasinya perdana. Karena tahun ini memang baru pertama kali dilakukan survei,“ demikian disampaikan Usman, Kepala Dinas Kesehatan Kaltara saat dijumpai di kantornya beberapa waktu lalu.

Akreditasi rumah sakit, jelas Usman, merupakan bentuk pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi. Dalam hal ini oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) yang berada di bawah Kementerian Kesehatan RI.

Advertisement

Usman menjelaskan, pihaknya menargetkan pada 2019 lalu, seluruh rumah sakit di Kaltara telah 100 persen melakukan proses akreditasi. Namun diakuinya masih ada beberapa kendala di lapangan yang membuat hal tersebut belum terpenuhi. Salah satunya, diketahui ada beberapa RS yang baru mulai beroperasi pada 2019.

“Kita akan tetap mendorong agar persiapan yang dibutuhkan untuk proses akreditasi segera dilengkapi,” tegasnya. Usman mengungkapkan, pihaknya telah membuat pemetaan dan target akreditasi kepada semua fasilitas pelayanan kesehatan. Termasuk menugaskan petugas pendamping untuk proses akreditasinya atau re-akreditasi yang dilakukan setiap 3 tahun. Dengan tujuan untuk meningkatkan dan menjaga mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan.

“Terkait akreditasi ini, jelas tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit. Yaitu pada pasal 40 ayat (1),” kata Usman. Melalui akreditasi RS, lanjutnya, memang belum menjamin bahwa assesment terhadap seluruh aspek dan standar dalam rumah sakit yang digunakan sebagai acuan untuk masyarakat dalam memilih layanan kesehatan yang diinginkan. Namun hal ini merupakan kewajiban bagi masyarakat sebagai kontrol terhadap manajemen dan pelayanan RS.

Advertisement

Untuk diketahui, proses akreditaasi dilakukan dengan penilaian yang ketat kompleks. Seperti mengecek kelengkapan dokumen yang ada. Kemudian wawancara pada pimpinan rumah sakit, kepada staf rumah sakit. Bahkan kepada pasien dan keluarga, serta observasi terhadap fasilitas, alat, prosedur tindakan, dan lain-lain. (humas)

Advertisement
Editor : uki-Berau Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

HUT ke-58, BPJS Kesehatan Ajak Masyarakat Budayakan Hidup Sehat lewat Health Fun Run

HUT ke-58, BPJS Kesehatan Ajak Masyarakat Budayakan Hidup Sehat lewat Health Fun Run

Ribuan peserta dari berbagai komunitas lari memadati kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (28/6), dalam gelaran Health Fun Run yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Kegiatan ini menjadi bag

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer