Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pembangunan Kaltara Terkendala Anggaran

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
AGENDA RESES: Pertemuan Anggota Komisi VII DPR RI melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Senin (2/3).
AGENDA RESES: Pertemuan Anggota Komisi VII DPR RI melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Senin (2/3).

TANJUNG SELOR – Sejumlah anggota DPR RI Komisi VII lakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara. Dalam pertemuan tersebut turut dibahas beberapa isu pembangunan yang ada di Kaltara.


Advertisement

Di antaranya, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan, Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) dan isu lainnya menyangkut investasi di Kaltara.

Arkanata Akram dalam pertemuan tersebut menyatakan, Pemprov Kaltara bisa bekerjasama dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). “Banyak proyek pembangunan di Kaltara. Apalagi, pemerintah pusat juga menganggarkan untuk daerah,” ungkap Arkanata.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi VII lainnya, Awang Faroek, bahwa Kaltara menjadi provinsi baru yang cukup pesat kemajuannya. Sejumlah pembangunan di Kaltara dapat ditindaklanjuti ke pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan.

Advertisement

“Beberapa proyek di Kaltara menjadi pembahasan kita juga di DPR RI,” ucapnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII, Alex Noerdin mengatakan, potensi sumber daya alam di Kaltara sangat besar. Apalagi pembangunan yang ada juga menunjukan kemajuan. “Ini potensi yang luar biasa, karena Kaltara memiliki energi yang baru terbarukan,” terangnya.

Meski pembangunan di Kaltara terus didorong, penganggaran masih menjadi kendala. Dari hasil pertemuan yang dilakukan, Kaltara juga tidak bisa membiayai pembangunannya sendiri.

“Kepala daerah sangat berperan penting mencari bantuan investasi dari luar. Bisa APBN, pihak ketiga, swasta bisa dari luar negeri juga dan lain sebagainya,” tuturnya.

Advertisement

Terpisah, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengungkapkan, yang sudah diberikan pemerintah pusat untuk pembangunan di Kaltara belum berimbang dengan persoalan di wilayah provinsi termuda di Indonesia ini. Kaltara merupakan daerah perbatasan.

“Kita harus ada upaya yang bersifat kebijakan nasional khusus. Baik investasi maupun pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM),” terangnya.

Diharapkan, kebijakan secara nasional dapat direalisasikan melalui APBN, misalnya percepatan KBM Tanjung Selor dan lainnya. “Itu yang sudah dilakukan pemerintah pusat, yakni Inpres Nomor 9 Tahun 2018,” tutur Iriantoa. (fai/uno)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer