Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disbudpar Sosialisasi Perizinan Online

u
Penulis: uki-Berau Post❯
LEBIH MUDAH: Mengurus perizinan usaha pariwisata saat ini akan lebih mudah, setelah diterbitkannya Permenpar Nomor 10 tahun 2018.
LEBIH MUDAH: Mengurus perizinan usaha pariwisata saat ini akan lebih mudah, setelah diterbitkannya Permenpar Nomor 10 tahun 2018.

TANJUNG REDEB – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) Nomor 10 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.


Advertisement

Kegiatan ini dipusatkan di Hotel Grand Parama dan dibuka secara resmi Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo, Senin (16/3). Turut hadir juga Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Sri Wahyuni, Kepala Disbudpar Berau, Masrani, para pelaku usaha jasa pariwisata, serta pemilik resort, rumah makan dan hotel.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha jasa wisata dalam hal pengurusan perizinan. Di mana saat ini dapat dilakukan secara online. Dalam Permenpar itu, seluruh urusan perizinan usaha yang berkaitan dengan pariwisata tidak lagi diurus satu per satu, tapi telah terintegrasi. Sama seperti perizinan yang lainnya telah satu pintu melalui Online Single Submission (OSS).

Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Sri Wahyuni menjelaskan, Permenpar ini akan memberikan kemudahan dan mempersingkat segala perizinan. Tentu ini bakal membantu para pelaku usaha pariwisata, di mana selama ini dinilai bahwa sistem yang ada saat ini terlalu rumit dan panjang proses perizinannya. Sehingga banyak pula yang tak melakukan pengurusan izin.

Advertisement

"Dengan lebih mudah tentu kami berharap para pelaku usaha wisata ini bisa lebih tertib dan memiliki perizinan seluruhnya," jelasnya.

Sementara Wakil Bupati Berau, Agus tantomo mengatakan, diterbitkannya Permenpar tersebut, maka para pelaku usaha yang ingin mengurus izin usaha pariwisata tidak perlu lagi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pasalnya sistem pengurusan yang diterapkan saat ini adalah OSS.

“Pariwisata ini merupakan salah satu sektor unggulan. Sehingga semua yang berkaitan di dalamnya harus bisa dioptimalkan termasuk perizinan yang perlu dilegalkan,” katanya.

Advertisement

Ia juga mengarahkan kepada Disbudpar Berau untuk lebih aktif dalam melakukan pendampingan hingga pengawasan kepada para pelaku usaha jasa pariwisata ini. Sehingga target dalam mewujudkan iklim investasi wisata yang sehat di Bumi Batiwakkal bisa tercapai.

“Mungkin ke depan bisa ditegaskan kembali melalui peraturan bupati atau peraturan daerah,” tuturnya. (hms5/arp)

Advertisement
Editor : uki-Berau Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer