
TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Muharram bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, Budi Herianto dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Berau, Nadirah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Rapat ini digelar melalui Zoom Meeting di Ruang Teleconference Diskominfo Berau, Jumat (05/06).
Rakor ini juga dihadiri seluruh elemen penyelenggara Pemilu, unsur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini menunjukkan kekompakkan dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Tahun 2020.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI telah setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Hal ini sesuai dengan Perpu No 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU no 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur/Walikota/Bupati menjadi UU.
Komisi II DPR juga menyetujui usulan perubahan rancangan peraturan KPU No 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Dan tahap lanjutannya dimulai 15 Juni 2020 dengan syarat bahwa seluruh tahapan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan.
Lanjut Tito, beberapa alasan pilkada serentak dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Yang pertama, ini adalah keputusan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR RI atas opsi pelaksanaan yang ditawarkan KPU. Kemudian sebagai etalase kedewasaan bangsa dalam berdemokrasi dan menujukan kepada dunia bahwa Indonesia siap meskipun dalam kondisi pandemi.
Di dunia internasional keberlangsungan pemilu secara terjadwal menjadi penentu indeks demokrasi dari sebuah negara. Tentu saja indek demokrasi inilah yang dipakai oleh berbagai dunia internasional dalam menilai sebuah negara. Dan selanjutnya dapat mengurangi praktek kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara/pelaksana tugas yang memiliki kewenangan terbatas. Sedangkan kondisi pandemi membutuhkan pemimpin yang kuat dengan legitimasi masyarakat.
Bupati Berau, Muharram pun menyambut baik apa yang telah menjadi keputusan Mendagri dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini. Menurutnya, ini wajib dan tetap jalan dan tidak harus menunggu adanya Covid-19 ataupun wabah ini berakhir. Akan tetapi prosedur prokol kesehatan tetap dilakukan.
Kemudian, seluruh KPU, Bawaslu dan Panwaslu juga harus siap menjalankan tahapan sebagaimana mestinya yang telah diputuskan. Sedangkan untuk pengelolaan anggaran, pasti akan mengalami perubahan. Karena situasi masih pandemi, tentu ada kesigapan protokoler kesehatan yang harus dipenuhi oleh KPU maupun Panwaslu. Terutama alat pelindung diri (APD) sehingga perlu dilakukan untuk memenuhi ini dan membuat rasa aman dan nyaman baik untuk petugas dilapangan maupun masyarakat sebagai peserta pilkada. “Ini juga bagian terpenting, yang harus diutamakan ketika masih mewabahnya Covid-19,” ungkapnya. (hms3/arp)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

