Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

WTP Indikator Mewujudkan Smart City

u
Penulis: uki-Berau Post❯
RAIH OPINI WTP: Wali Kota Tarakan Khairul (kanan) menerima hasil pemeriksaan LKPD dari Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Utara, Agus Priyono, di kantor BPK Perwakilan Kalimantna Utara, Selasa (9/6).
RAIH OPINI WTP: Wali Kota Tarakan Khairul (kanan) menerima hasil pemeriksaan LKPD dari Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Utara, Agus Priyono, di kantor BPK Perwakilan Kalimantna Utara, Selasa (9/6).

TARAKAN – Kerja keras Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan untuk meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berbuah hasil. Di bawah kepemimpinan dr. H. Khairul M. Kes-Effendhi Djuprianto, predikat tersebut kembali diraih.


Advertisement

Opini WTP disabet Pemkot Tarakan setelah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Kalimantan Utara memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2019.  

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD telah diterima Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul M. Kes, dari Kepala Perwakilan BPK RI Kaltara, Agus Priyono, di kantor Perwakilan BPK RI Kaltara, Jalan Mulawarman, Selasa (9/6). 

Ikut mendampingi Ketua DPRD Tarakan, Al Rhazali, Wakil Wali Kota Effendhi Djuprianto, Sekretaris Kota Hamid Amren SE, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Advertisement

“Tentu saya atas nama Pemkot Tarakan menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Kaltara ini yang sudah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ucap Khairul, Selasa (9/6). 

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim di Pemkot Tarakan, yang turut membantu dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi hambatan dalam meraih opini WTP. 

Dengan meraih opini WTP, dinilai prestasi ini sebagai indikator dalam mewujudkan Tarakan sebagai Smart City sesuai visi Pemkot Tarakan. Yakni menjadikan Kota Tarakan sebagai kota yang maju, sejahtera melalui Smart City. 

Advertisement

“Smart City salah satu cirinya, berupa smart government. Smart government itu akuntabilitas dan tranparansi. Jadi pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan itu adalah ciri dari smart government,” ungkapnya.

Untuk meraih cita-cita menjadikan Kota Tarakan sebagai Smart City, menurut Khairul, tidak bisa dengan menghayal. Akan tetapi harus diwujudkan dengan kerja keras. 

“Kita boleh bermimpi tapi jangan tidur. Kalau mimpi tidur dapat libur. Tetapi mimpi itu diwujudkan dengan kerja keras,” tuturnya. 

Raihan opini WTP ini tidak instan. Kerja keras sudah dilakukan Pemkot Tarakan setelah dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan pada 1 Maret 2019. 

Pasca dilantik, Pemkot Tarakan melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang dihadapi. Kurang lebih sebulan, pada 4 April 2019, wali kota bersurat kepada BPKP RI untuk mereview terhadap salah satu persoalan, yakni utang. 

“Mulai April kita minta empat kali tahapan sampai Desember, baru selesai dan akhirnya. Kita bisa mendapatkan gambaran berapa sih utang pemerintah atau kewajiban Pemkot Tarakan kepada para pihak itu,” bebernya. 

Adapun penyelesaian utang, Khairul membeberkan bahwa dilakukan secara bertahap sejak 2019. Tahun ini dan akan berlanjut tahun depan. Karena harus memikirkan juga pelayanan dasar, gaji pegawai dan beberapa program prioritas.

Sementara terhadap sisa temuan BPK RI akan aset tanah yang terkendala administrasinya. Wali Kota mengaku akan menindaklanjutinya dengan mengurus sertifikatnya. Namun temuan itu tidak mengganggu penilaian terhadap LPKD hingga berbuah opini WTP. (adv/mrs/uno) 

Advertisement
Editor : uki-Berau Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer