
TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menggelar pertemuan bersama organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan Pertamina dan agen distribusi elpiji di ruang Sangalaki, Setkab Berau, Rabu (17/6).
Pertemuan yang dipimpin langsung Bupati Berau, Muharram dan Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo ini membahas pembentukan sub penyalur bahan bakar minyak (BBM) serta evaluasi harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kilogram di wilayah Kabupaten Berau.
Bupati Muharram, usai mengikuti pertemuan menjelaskan, kuota elpiji untuk Kabupaten Berau setiap bulannya saat ini berkisar 180 ribu tabung. Jika ini dibagi setiap keluarga, artinya ada sekitar 60 ribu kepala keluarga yang bisa mendapatkan elpiji subsidi ini.
Sementara warga miskin atau kurang mampu di Bumi Batiwakkal tidak mencapai jumlah tersebut. Sehingganya Muharram menjelaskan bahwa tabung gas melon ini ada yang juga dinikmati orang yang tidak berhak, sehingga perlu dilakukan evaluasi.
Melalui pertemuan tersebut, ia ada gagasan untuk melakukan pendataan subsidi tertutup. Maksudnya, pelanggan yang memang berhak akan diberikan kartu, sehingga mereka yang memiliki kartu ini yang bisa membeli tabung elpiji 3 kilogram.
“Dengan demikian kami harapkan elpiji 3 kilogram ini tepat sasaran, karena tujuan pemerintah menciptakan subsidi elpiji ini supaya masyarakat kurang mampu bisa terjangkau. Tapi yang terjadi selama ini masih ada yang tidak berhak ikut membeli dan akhirnya masyarakat miskin harus membeli dengan harga yang lebih mahal dari harga yang ditetapkan,” jelasnya.
Dengan menghadirkan para agen elpiji di Kabupaten Berau ini, Muharram ingin menyatukan satu pemahaman dan persepsi yang sama dalam upaya menyalurkan elpiji, supaya tepat sasaran kepada mereka yang memang berhak mendapatkan elpiji subsidi. Ia berharap apa yang dihasilkan melalui pertemuan ini mendapat perhatian bersama.
Melalui pertemuan itu, dijelaskan Muharram juga dibahas terkait teknis pembentukan sub penyalur BBM. Untuk lebih mendekatkan pelayanan bahan bakar minyak kepada masyarakat yang pemukimannya jauh dari SPBU atau pun dari APMS, dengan tetap menerapkan harga yang standar.
Selama ini, program pembentukan sub penyalur sudah digaungkan, namun belum berjalan maksimal. Sehingga Pemkab Berau membentuk tim perizinan penyalur BBM, di mana kewenangan perijinan ada di Bupati selaku kepala daerah.
“Dimana dalam periziannya ada izin penunjukan lokasi, rekomendasi dari kepala kampung setempat hingga verifikasi siapa siapa yang akan disalurkan. Jadi sub penyalur harus ada memiliki daftar pelanggan tetap,” jelasnya.
Sub penyalur BBm dikatakan Muharram berlokasi minimal 10 kilometer dari SPBU atau minimal 5 kilometer dari APMS. Jika lokasi pemukiman masih dekat dengan SPBU, maka tidak ada yang bisa diberikan izin membentuk sub penyalur, karena pelanggan masih bisa membeli di SPBU.
“Jadi nanti ada kriteria yang ditetapkan dan mengajukan perijinan dan membangun, hingga bisa menyalurkan BBM didaerah yang memang dinilai bisa membentuk sub penyalur BBM,” tandasnya. (hms3/arp)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

