
TIDENG PALE – Warga transmigrasi yang tinggal di Kabupaten Tana Tidung (KTT) diperkirakan sudah 10 tahun lebih. Namun, masih ditemukan warga transmigrasi yang belum memperoleh sertifikat lahan.
Berkaitan persoalan tersebut, pemerintah daerah pun berkomitmen untuk menyelesaikan. Sehingga warga transmigrasi merasa aman dan legalitas tanah yang ditempati memiliki keabsahan, dengan dibuktikan adanyasertifikat lahan.
“Untuk warga transmigrasi di Desa Sekujau dan Maning, masih tahap proses. Dalam waktu dekat, kita serahkan sertifikat lahan kepada mereka,” tutur Bupati KTT Ibrahim Ali, belum lama ini.
Sebelumnya, lahan di dua desa tersebut sempat dipersoalkan oleh perusahaan. Dengan melayangkan gugatan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
“Alhasil, setelah dilakukan gugatan kembali. Maka keputusan inkrah itu sepenuhnya digunakan oleh Kemendes PDTT,” ungkap Bupati.
Tak hanya dua desa itu saja, bahkan Desa Sambungan Selatan Kecamatan Tana Lia, saat ini sedang dalam tahap proses Hak Pengolahan Lahan (HPL). “Mudah-mudahan setelah status HPL dikebut oleh Disnakertrans, sehingga sertifikat lahan segera diterbitkan bersamaan,” harap Bupati.
Untuk memudahkan warga saat pengurusan sertifikat lahan, pemerintah daerah meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendirikan kantor perwakilan di KTT. Sehingga, ketika warga ingin mengurus sertifikat lahan tidak harus ke Bulungan yang merupakan kantor BPN. (*/mts/uno)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

