Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Utamakan Kecepatan Layanan Publik

u
Penulis: uki-Berau Post❯
HANTARU: Sekkab Berau M Gazali, saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Agraria dan Taata Ruang (Hantaru) 2021, kemarin (24/9).
HANTARU: Sekkab Berau M Gazali, saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Agraria dan Taata Ruang (Hantaru) 2021, kemarin (24/9).

TANJUNG REDEB - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Berau melaksanakan upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2021, Jumat (24/9) di Kantor Pertanahan Kabupaten Berau. Peringatan digelar dengan mengikuti protokol kesehatan. Sekkab Berau, M Gazali menjadi inspektur dalam upacara ini.


Advertisement

Peringatan Hantaru tahun ini mengambil tema 'ATR/BPN Memfasilitasi Kemudahan Investasi dengan Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan Yang Profesional'.

Dalam peringatan ini juga diserahkan sertifikat hak atas tanah untuk rumah dinas golongan 3, rumah ibadah, aset kepolisian Republik Indonesia, aset Pemkab Berau, serta penyematan Satyalancana Karya Satya.

Dalam sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dibacakan Sekkab M Gazali disampaikan, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan geographyc informohon system tata ruang (GISTARU) di antaranya RTR-Online, RDTR Interaktif, RTR-Builder, Konsultasi Publik Online, dan Protaru.

Advertisement

Sejalan dengan semangat percepatan pemulihan ekonomi nasional, akan diluncurkan juga sistem pendaftaran online aplikasi loketku dan aplikasi permohonan informasi outline. "Dengan adanya layanan elektronik ini, maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya sebelum datang ke kantor pertanahan. Pelayanan pertanahan secara elektronik ini nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu, biaya dan transparansi pelayanan," jelasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga telah menyerahkan sertifikat redistribusi tanah objek reforma agraria dan hasil penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 124.120 di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota.

"Masih banyak ditemui kendala sertifikat tidak terbit karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB. Sehingga saya minta agar membantu masyarakat kurang mampu dengan pengurangan atau penghapusan BPHTB sehingga target 2025 seluruh hidnag tanah bisa terdaftar," tegasnya.

Advertisement

Dalam kesempatan ini, Sekkab Berau, M Gazali juga menegaskan agar reformasi birokrasi yang telah diamanatkan kementerian ini bisa diaplikasikan dengan sungguh-sungguh, sehingga masyarakat bisa memberikan apresiasi.

"Mari kita hilangkan kesan BPN yang dikenal sulit dan berbelit. Siapkan SOP dalam pengurusan, mulai dari proses awal hingga biaya yang dikeluarkan. Kemudian berikan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga paham alurnya," pungkasnya. (hms/sam)

Advertisement
Editor : uki-Berau Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer