Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Untuk Bantuan Perbaikan Pasar, Hanya KTT Tak Ajukan

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
KUNJUNGAN KE KTT: Bupati KTT Ibrahim Ali (kiri) menyambut kedatangan Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri, Jumat (15/10).
KUNJUNGAN KE KTT: Bupati KTT Ibrahim Ali (kiri) menyambut kedatangan Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri, Jumat (15/10).

TIDENG PALE – Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap. Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri, yang merupakan perwakilan Kaltara, berkunjung ke Kabupaten Tana Tidung (KTT), Jumat (15/10). 


Advertisement

Kedatangan rombongan pun disambut Bupati KTT Ibrahim Ali. Hasan Basri mengatakan, banyak bantuan sosial yang peruntukan bagi kabupaten kota di Kaltara. Pada awal tahun ini hampir semua kabupaten kota mendapatkan dana perbaikan pasar. 

Seperti di Kabupaten Nunukan, Bulungan dan Kota Tarakan, masing-masing memperoleh bantuan Rp 6 miliar. Untuk Kabupaten Malinau mendapatkan bantuan Rp 4 miliar. “Hanya KTT yang tak dapat. Karena tak ada yang mengurusnya, disebabkan tak ada berkas yang masuk,” tutur Hasan, (15/10). 

Hasan mengapresiasi semangat muda Bupati KTT. Akan tetapi, meski Bupati memiliki semangat tinggi. Jika tidak ditopang dengan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), maka usaha tersebut sulit mencapai hasil. 

Advertisement

“Bupati tak bisa jalan sendirian. Harus dibarengi dengan kepala dinas yang bisa dan mampu mengimbangi kerja Bupati,” ujar Hasan. 

Menurut Hasan, jika KTT ingin terdepan, harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kuat, cerdas dan hebat. Adanya usulan yang diajukan pemerintah KTT, untuk tahun 2022 sudah disetujui, tinggal prosesnya. 

“Tapi untuk 2023 nanti akan kita bantu yang belum masuk,” imbuhnya. 

Advertisement

Berkaitan dengan usulan tambahan Dana Desa (DD), kata dia, sudah termuat sesuai regulasi. Jadi, tidak asal menambah tetapi indikatornya berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. 

“Anggaran desa itu sudah jelas aturannya. Jumlah penduduk dikali jumlah wilayah. Ada aturannya untuk menentukan dana desa, tak sembarangan,” tegas Hasan. (*/mts/uno)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer