
TARAKAN - Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kaltara menggelar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kaltara Tahun 2020, Selasa lalu (2/11).
Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Suriansyah mewakili Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum. Ini merupakan persiapan dalam penyusunan LPPD Provinsi Kaltara tahun 2021.
Suriansyah mengatakan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencangkup urusan wajib dan pilihan.
“Berdasarkan hasil evaluasi yang ada, Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah,” terang Suriansyah.
Kegiatan ini bertujuan, untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyuluruh. Termasuk keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan negara.
Suriansyah berpesan, kepada para peserta tentang filsafah datang menambahkan, tidak datang mengurangi. Baginya filsafah ini baik untuk jadi pegangan aparatur sipil negara (ASN), khususnya di lingkup Pemprov Kaltara.
“Maksudnya orang punya pengetahuan, keterampilan dan berkelakuan baik dimana pun dia berada pasti bikin orang senang. Itulah yang datang menambahkan,” jelasnya.
Tapi ada yang datang malah mengurangi. Maksudnya, datang malah tidak membuat suasana nyaman bahkan terganggu. (el.r/dkisp-kaltara)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

