
TANJUNG SELOR – Kehadiran Presiden RI Joko Widodo pada acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Skotlandia, beberapa waktu lalu, membahas soal perubahan iklim (COP26).
Di mana rencananya pemerintah akan melakukan restorasi hutan, agar bisa mencapai nol emisi. Melihat itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berharap ke depannya Pemerintah Pusat dapat memberikan perhatian besar kepada Kaltara. Terlebih Provinsi Kaltara memiliki hutan yang sangat luas.
“Presiden Joko Widodo memberikan perhatiannya terhadap Kaltara, terutama di sektor kehutanan. Mudah-mudahan ke depan karbon rate kita punya nilai strategis dan ekonomis,” ungkap Wakil Gubernur Kaltara Dr Yansen TP MS.i, Senin lalu (8/11).
Menurut Yansen, hutan Kaltara memiliki kontribusi besar terhadap paru-paru dunia. Namun tidak pernah ada dampaknya bagi Kaltara. Bahkan, beberapa daerah itu sudah menjual karbonnya, sedangkan Kaltara belum ada sama sekali.
“Semoga ini bisa dirumuskan formulasi pendapatan daerah dari karbon rate. Selama ini tidak,” imbuh Yansen.
Yansen menyampaikan, saat menjabat Bupati Malinau, pernah membuat kebijakan dengan formulasi pendapatan daerah dari sektor kehutanan. Kini Pemprov Kaltara tengah merencanakan untuk menjajaki sektor tersebut. Pasalnya, hutan Kaltara sangat luas.
“Termasuk perbatasan, kita punya hutan batas sekitar 2 ribu hektare lebih. Itukan berdampak pada kepentingan negara. Harusnya ada kontribusi negara kepada Provinsi Kaltara,” ungkapnya.
Diketahui hutan perbatasan juga dinilai tidak kecil, bahkan bisa menghasilkan uang triliun. Karena berada di beranda perbatasan negara. Selama ini hanya tersentral di pusat, di mana pemasukan semua masuk ke negara. Hasil bagi inilah yang diharapkan untuk pembangunan perbatasan.
Selama ini tidak diberikan perhatian, itulah yang sedang diperjuangkan. “Saya ingatkan masyarakat agar menjaga dan pelihara aset kita yang ada,” pesannya. (agc/dkisp-kaltara)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

