Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Antisipasi Kejahatan Transnasional

u
Penulis: uki-Berau Post❯
PENCEGAHAN: Sosialisasi pengawasan dan pemantauan orang asing yang digelar Kesbangpol Kaltara, Rabu lalu (10/11).
PENCEGAHAN: Sosialisasi pengawasan dan pemantauan orang asing yang digelar Kesbangpol Kaltara, Rabu lalu (10/11).

TARAKAN – Provinsi Kalimantan Utara memiliki batas wilayah dengan negara lain, Malaysia, menjadi tempat perlintasan orang maupun barang dari dalam/ ke luar negeri.


Advertisement

Tekad pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara dan pencegahan terhadap pelanggaran hukum. Maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar sosialisasi pengawasan dan pemantauan orang asing, Rabu lalu (10/11).

Kegiatan ini menghadirkan peserta dari Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dan Tim Pemantauan Orang Asing (Tim POA) Kaltara, organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara dan instansi vertikal.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Datu Iqro Ramadhan membuka sosialisasi yang digelar di Ballroom Hotel Royal Tarakan. Datu Iqro mengatakan, ini merupakan komitmen bersama dalam pemantauan dan pengawasan orang asing di wilayah Kaltara, menjadi tanggung jawab bersama.

Advertisement

“Sejak diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2016 lalu. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara menjadi wilayah kesatuan pasar dan berbasis produksi,” ujarnya. Sehingga, lanjut Datu Iqro, arus barang, jasa, dan investasi menjadi tidak ada hambatan dari negara yang satu ke negara lainnya di kawasan ASEAN. Mobilitas arus perdagangan sangat tinggi. 

Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia di satu sisi memberikan manfaat bagi negara. Akan tetapi, pemerintah diingatkan untuk tidak lengah terhadap dugaan pelanggaran keimigrasian. Selain itu, kasus kejahatan internasional dan transnasional wajib diantisipasi.

Selain permasalahan tersebut, masih banyak persoalan yang perlu diperhatikan dan diselesaikan bersama-sama. Seperti pemberangkatan TKI non prosedural, penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing yang tinggal di Indonesia, dan imigran ilegal.

Advertisement

“Koordinasi dan kerja sama antar instansi melalui wadah tim pemantauan orang asing dan tim pengawas orang asing, harus dapat diperkuat dan dipererat untuk menghadapi tantangan ini,” harapnya.

Ia meminta kepada Kesbangpol Kaltara sebagai leading sector Pemprov, untuk terus bekerjasama dengan imigrasi. Termasuk aparat penegak hukum, untuk melakukan pencegahan terhadap pelaku pelanggaran.

Pemprov telah membentuk Tim Pora Kaltara pada 25 Maret 2021 lalu. Pembentukan ini sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing, untuk melaksanakan pemantauan orang asing dalam wilayah provinsi, adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi.

Kepala Kesbangpol Kaltara Hermawan menambahkan, kegiatan ini untuk mendeteksi lebih dini ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Yang kemungkinan terjadi dengan saling memberikan informasi terkait keimigrasian. 

“Sosialisasi ini untuk memberikan wawasan, meningkatkan sinergisitas dan menyamakan persepsi. Serta meningkatkan partisipasi kepedulian semua elemen yang ada,” singkatnya. (sst.ahy/dkisp-kaltara)

Advertisement
Editor : uki-Berau Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer