
TANJUNG SELOR - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara bekerjasama dengan Global Green Growth Institute (GGGI), melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi dan calon penyusun KLHS.
Bimtek tersebut terlaksana selama 5 hari, dimulai 15-19 November mendatang. Bimtek yang dilaksanakan ini untuk meningkatan kapasitas anggota Tim Validasi KLHS Provinsi. Terdiri dari perwakilan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan perwakilan perguruan tinggi.
Tim Validasi ini sesuai amanat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.549/2020 tentang Tim Validasi KLHS Provinsi Kalimantan Utara. Bertugas melakukan validasi dokumen KLHS, untuk berbagai dokumen perencanaan yang dibuat oleh OPD kabupaten/kota. Baik berupa KLHS RPJMD maupun KLHS RTRW dan rencana spasial turunannya.
Kegiatan ini merupakan inisiasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Universitas Borneo Tarakan (UBT) dan GGGI. Dalam membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian ATR-BPN. Dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah, melalui proses penyelenggaran KLHS yang lebih komprehensif dan taat azas, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan aturan turunannya.
“Setelah bimbingan teknis ini, anggota tim validasi provinsi di bawah koordinasi DLH Kaltara dapat mengawal proses dan melakukan validasi KLHS kabupaten/kota (untuk RPJMD, RTRW, dan RDTR). Memastikan proses, mekanisme dan metodologi KLHS telah sesuai dengan amanat PP Nomor 46 Tahun 2016,” terang Kepala DLH Kaltara Hamsi.
Selain itu, agar komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Termasuk pencapaian target penurunan emisi dan perencanaan pembangunan rendah karbon daerah dapat dipenuhi.
Bimtek ini bagian dari persiapan pemerintah daerah, dalam mengantisipasi kebutuhan penyusun KLHS pasca Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. Di mana semua provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Bersamaan dengan pemilihan Presiden RI dan anggota DPR/DPD/DPRD.
Ada 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia, yang akan menyusun dokumen RPJMD baru di waktu yang sama. Dengan tenggat waktu hanya 6 bulan, sesuai Permendagri 86 tahun 2017. Konsekuensinya, kebutuhan akan penyusun KLHS RPJMD di waktu yang sama juga meningkat pesat, termasuk di Kaltara.
Untuk mengantisipasi kondisi ini, perlu dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga ahli penyusun KLHS. Terutama kapasitas teknis, dalam melakukan penelahaan dokumen perencanaan, analisis terkait 4 pilar SDGs (ekonomi, sosial, lingkungan dan tata Kelola), skenario pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan lainnya.
Selain itu, proses revisi RTRW kabupaten/kota, RDTR perkotaan, dan rencana spasial rinci lainnya akan terus berlangsung. Ditambah beberapa kewajiban baru dari dokumen perencanaan pembangunan dan keruangan yang diamanatkan untuk wajib disertai proses KLHS. Seperti Rencana Kehutanan Tingkat provinsi, semakin menambah penting kebutuhan kapasistas lokal dalam penyusunan KLHS.
Environment Policy Advisor GGGI Taswin Munier menambahkan, peningkatan kapasitas dalam pembuatan, penyusunan dan validasi KLHS di provinsi Kaltara merupakan bagian dari upaya GGGI. Dalam mendukung Pemprov Kaltara merealisasikan komitmen pertumbuhan hijau.
Sejalan dengan salah satu misi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK). Selain itu, sebagai realisasi dari pemutakhiran komitmen pemerintah dalam penurunan emisi karbon lewat Updated Nationally Determined Contribution (NDC) dan Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Reduction pada tahun 2050 (LTS-CCR 2050). Yang dipaparkan oleh Presiden Jokowi di pertemuan para pihak COP 26 UNFCCC di Glasgow Skotlandia November ini. (chai/dkisp-kaltara)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

