Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diprediksi APBD Perubahan Bulungan Naik

u
Penulis: uki-Berau Post❯
PEMBAHASAN KUPA-PPAS: Sekkab Bulungan Risdianto (paling kanan) menyerahkan dokumen untuk pembahasan APBD Perubahan 2022.
PEMBAHASAN KUPA-PPAS: Sekkab Bulungan Risdianto (paling kanan) menyerahkan dokumen untuk pembahasan APBD Perubahan 2022.

TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan membahas Kebijakan Umum Pengguna Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2022.


Advertisement

Ketua DPRD Bulungan Kilat menyatakkan, sesuai amanah yang diberikan. DPRD memiliki tiga fungsi utama. Salah satunya, fungsi anggaran. Melalui badan anggaran melakukan koordinasi dan sinkronisasi kepada tim anggaran. Pemkab Bulungan, khususnya yang berkaitan dengan masalah pengolahan keuangan daerah. Untuk mendapatkan informasi sebelum KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2022 disepakati bersama.

“Agar jangan sampai di kemudian hari terjadi kesalahan pemahaman dan saling menyalahkan bila ada permasalahan. Ke depannya pola kemitraan ini harus benar-benar dijalankan dan laksanakan. Guna mendukung terwujudnya keberhasilan pembangunan di Bulungan secara nyata,” singkatnya, Jumat (19/8).

Penyusunan KUPA-PPAS, tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Khususnya terkait dengan pasal 162 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengolahan keuangan daerah.
Rincian pendapatan daerah sebesar Rp 1,304 triliun. Belanja daerah Rp 1,484 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp 179,515 miliar.

Advertisement

Di tempat yang sama, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulungan Risdianto menuturkan, kesepakatan dilakukan setelah hasil pembahasan di DPRD. Target perubahan APBD Bulungan Tahun 2022, dari APBD murni sebesar Rp 1,277 triliun.  Mengalami kenaikan Rp 206,344 miliar.
Penambahan ini berasal dari, kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 768,446 miliar. Pendapatan transfer Rp 46,060 miliar, serta penerimaan dan pembiayaan Rp 159,515 miliar.

Kepada jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dia meminta untuk melakukan evaluasi setiap kegiatan yang tidak terlaksana 100 persen. Termasuk terhadap kegiatan yang belum tercapai, supaya tidak timbul permasalahan.

“Kepada OPD, baik badan, dinas, dan sekretariat daerah. Agar secara proaktif dan responsif mengikuti pembahasan tahapan selanjutnya,” tutupnya. (*/mts/uno)

Advertisement
Editor : uki-Berau Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Alarm Defisit Berbunyi: APBD Kaltim 2026 Terancam Jebol Rp 2 Triliun, ASN WFH Bakal 3 Hari?

Alarm Defisit Berbunyi: APBD Kaltim 2026 Terancam Jebol Rp 2 Triliun, ASN WFH Bakal 3 Hari?

Alarm Defisit Berbunyi: APBD Kaltim 2026 Terancam Jebol Rp 2 Triliun, Banggar Usul ASN WFH

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer