
TANJUNG REDEB - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kebudayaan Provinsi Kaltim menyosialisasikan PERKI Nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik bagi kepala sekolah dan bendahara sekolah SMA, SMK, SLB negeri/swasta se-Kalimantan Timur tahun 2022, di Hotel Grand Parama, Kamis (27/10).
Ketua Komisi Informasi (KI) Kaltim, Ramaon Dearnov Saragih, sebagai salah satu narsumber mengatakan, sekolah sudah seharunya menjadi pilot project dalam keterbukaan informasi. Sehingga perlu sekolah lebih mengetahui tentang aturan yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut.
"Gunanya keterbukaan informasi itu supaya pihak sekolah tidak salah dalam realisasi dana BOS misalnya, jangan akhirnya malah terjerat nantinya. Karena ketika tidak terbuka dan terdapat kesalahan, dan ada pengadaan hingga akhirnya salah melangkah, sementara sudah terlanjur pengadaan tidak bisa diapa-apain," ujarnya.
Menurutnya, ketika dalam rencana kegiatan itu ditampilkan di publik tentu bisa diberi penilaian ataupun mengoreksi. Sehingga ke depannya pihak sekolah tidak ada yang bermasalah, terutama pada pengadaan barang dan jasanya.
Selain itu, dari sosialisasi ini juga pihak sekolah nantinya bisa menyampaikan kepada siswanya bahwa ada keterbukaan informasi. Itu juga supaya siswa-siswi itu nanti bisa ikut mengawasi badan publik lainnya. Terlebih badan publik di sini yang di dalamnya bukan hanya sekolah saja.
Disebutnya, pengaturan mengenai Badan Publik diuraikan dalam Bab II (Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5) yang secara umum dapat digambarkan dalam kategori badan publik negara yakni Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Adapun aspek yang dimiliki badan publik ini sifatnya hak.
"Kemudian kategori Badan Lain, Organisasi non pemerintah, parpol, dan BUMN merupakan kategori Badan Publik selain badan publik negara. Adapun aspek yang dimiliki badan publik ini sifatnya kewajiban," jelasnya.
Adapun tujuan final dari keterbukaan informasi ini, yakni menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik. Selain itu, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Termasuk juga meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Bukan hanya itu, juga mewujudkan penyelenggaran negara yang baik (transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan).
"Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas," tuturnya. (mar/adv/sam)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

