
SAMARINDA - Dalam rangka meningkatkan nilai realisasi investasi diperlukan aksi pemantauan. Pemantauan tersebut dilakukan melalui beberapa strategi, salah satunya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15, menetapkan bahwa setiap perusahaan penanaman modal berkewajiban untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Setiap perusahaan penanaman modal wajib menyampaikan LKPM periode triwulan dan semester.
Kepala DPMPTSP Kaltim Puguh Harjanto, melalui pejabat fungsional di Bidang Pengendalian Pelaksanaan M Fachrial Ludfie, menjelaskan, proses pelaporan LKPM kini mudah karena berbasis daring. Bahkan, layanan konsultasi pun dapat dilakukan secara daring.
Penyampaian LKPM dapat dilakukan melalui situs https://oss.go.id. Setelah itu, pihak perusahaan diminta menyesuaikan sistem online.
"Terlebih dengan hadirnya IKN. Para pengusaha yang telah menanamkan modal harus sudah terbiasa dengan sistem pengisian LKPM online," ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. DPMPTSP Kaltim kerap menyosialisasikan sistem pelaporan menggunakan LKPM berbasis daring ini.
Bahkan, pihaknya juga rutin ke lapangan untuk melakukan pemantauan dan jemput bola dalam menangani permasalahan investasi. Guna mendorong peningkatan penyampaian LKPM.
"Sebab, meski sudah berlangsung sejak 2014 lalu. Namun, tidak semua pengusaha memahami kewajibannya dalam mengisi LKPM. Belum lagi masalah jaringan internet. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami ke depan," pungkasnya. (adv/dpmptspkalti/sam)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

