
SAMARINDA – Pelaku usaha diwajibkan menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah. Untuk mendorong perkembangan UMKM dan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam setiap investasi atau proyek di daerah.
Hal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.
Sosialisasi mengenai peraturan tersebut disampaikan Deputi Direktur Pemberdayaan Usaha Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Nanang Eko Indarto di Matchmaking dan Upaya Pengembangan Strategi Kemitraan Pelaku Usaha dengan UMKM di Kaltim. Kegiatan ini diinisiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, di Hotel Diamond, Samarinda, pekan lalu.
Disampaikan Nanang, adanya aturan tersebut diharapkan membuat pelaku usaha di Kaltim dapat membantu dan mendukung UMKM di daerah melalui hubungan kemitraan. Sehingga, ada keterlibatan UMKM dalam berjalannya investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang masuk ke daerah.
“Nanti kami akan launching mitra in di OSS, UMKM bisa mendaftar di sana. Sehingga, bisa tersaring. Sehingga, harapannya dengan mitra in ini kami dapatkan data dari teman-teman di daerah. Kemudian, dapat menggandeng UMKM yang bukan keluarga perusahaan dan membantu perekonomian setempat,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Promosi dan Penanaman Modal DPMPTSP Kaltim, Noer Adenany menyampaikan, adanya aturan tersebut membuat setiap pelaku usaha wajib menggandeng UMKM setempat. Karena itu, ada penandatanganan MoU atau kesepakatan bersama antara pelaku usaha dan UMKM untuk menjalin kemitraan dengan UMKM sekitar.
“UMKM yang akan digandeng ini tentu sudah terstandarisasi. Dalam artian mereka mampu memenuhi kebutuhan pelaku usaha,” kata dia.
Lanjutnya, DPMTPSP Kaltim akan menjembatani jalinan kemitraan antara pelaku usaha dan UMKM. Sehingga, UMKM di sekitar bisa terserap dan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan.
“Hal ini sejalan juga dengan arahan Presiden Joko Widodo. Untuk membina pelaku usaha dalam menyediakan lapangan pekerjaan,” pungkasnya. (dpmptspkaltim/adv/arp)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

