
TANJUNG SELOR - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan seluruh Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Bapenda dan Samsat se-Kaltara.
Dalam rakor tersebut, dibahas terkait pelayanan Samsat yang perlu ditingkatkan. Sehingga, masyarakat mudah dan nyaman melakukan kepengurusan di Samsat maupun Bapenda.
Kepala Bidang (Kabid) Pajak Bapenda Kaltara Hadi Hariyanto mengungkapkan, peran serta masyarakat untuk meningkatkan pelayanan harus ada. Masyarakat diminta memberikan masukan terhadap pelayanan.
“Kontrol antara masyarakat dan kita sebagai pelayanan publik harus ada,” ujarnya, Rabu (7/12).
Pihaknya menyadari, harus ada sosialisasi pelayanan. Baik itu pemungutan pajak yang ada di Samsat maupun pelayanan lainnya. Apalagi, masih ada sejumlah masyarakat yang belum memahami mekanisme pelayanan Samsat maupun Bapenda.
“Masyarakat belum memahami apa saja syarat yang disiapkan untuk membayar pajak,” imbuhnya.
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, ada instansi terkait di dalamnya. Mulai dari Samsat, Bapenda, Jasa Raharja dan lainnya. Sehingga harus bersinergi untuk mencapai tujuan.
Sinergi itu harus sesuai amanat undang-undang serta diselaraskan dengan visi dan misi Gubernur Kaltara. “Jadi kita butuh anggaran untuk membangun Provinsi Kaltara. Salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menarik PAD, juga harus dengan pelayanan yang baik. Jangan sampai, kita menarik pajak, tapi tidak melayani masyarakat dengan baik,” tuturnya.
Di beberapa pelayanan juga belum menyediakan sejumlah fasilitas umum yang memadai. Untuk itu, perlu diupayakan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat. (fai/uno)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

