
TANJUNG REDEB – Rotasi pejabat yang dilakukan bupati Berau Sri Juniarsih beberapa waktu lalu, mendapat sorotan Wakil Bupati dan Ketua DPRD Berau, karena dianggap terlalu cepat melakukan pergeseran.
Namun menurut Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau Sri Eka Takariati, yang menjadi dasar rotasi posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dilakukan bupati awal pekan ini, adalah Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 52 Tahun 2020, tentang pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19. “Sudah sesuai kok itu,” katanya kepada awak media kemarin (9/12)
Eka menambahkan, dalam UU Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 116 ayat 1, mengatakan bahwa pejabat pembinan kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama dua tahun, terhitung sejak pelantikan pejabat tersebut.
"Untuk mutasi internal dan eksternal dapat dilakukan jika telah menduduki JPTP selama minimal 1 tahun setelah dilantik, hal itu boleh karena mengikuti surat edaran dan itu ada di dalamnya," tegasnya.
Rotasi JPTP memang merupakan keputasan dan kewenangan dari bupati. Dengan melakukan pertimbangan kepada Sekretaris Kabupaten (Sekkab). Jadi menurut Eka, hal tersebut wajar, untuk penyegaran di organisasi pimpinan daerah (OPD). “Wajar saja,” paparnya.
Diketahui, Bupati Berau Sri Juniarsih mengatakan, dengan rotasi JPTP, diharapkan agar kepala OPD yang dilantik, dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin. Dan bisa menjadi perpanjangan tangan bupati dalam membangun daerah.
“Ada 18 program prioritas Pemkab Berau, dan target 2023 harus selesai semua,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Berau Madri Pani, turut menyoroti kebijakan melakukan rotasi pimpinan OPD di lingkup Pemkab Berau. Menurutnya, pergantian kepala dinas seharusnya tidak dilakukan di akhir tahun. Pasalnya, banyak program yang harus diselesaikan sebelum tutup tahun anggaran.
Madri menilai, bupati Berau saat ini terlalu sering mengganti kepala dinas. Sehingga program yang sudah disusun oleh kepala dinas sebelumnya, harus dilanjutkan dengan kepala dinas yang baru. Akhirnya, skema yang digunakan berbeda dan hasilnya bisa tak maksimal. Hal itu membuat kinerja OPD tak maksimal. Apalagi dari tiga pimpinan OPD yang dirotasi beberapa waktu lalu, dua di antaranya belum genap dua tahun memimpin OPD sebelumnya.
“Kurang tepat jika ingin mengganti, kasih waktu minimal 2 tahun, lihat programnya, kinerjanya. Jika masih berjalan dan ada kemajuan, dilanjutkan. Jika stagnan, baru diganti,” paparnya kepada Berau Post, Kamis (8/12).
Dilanjutkan Madri Pani, jika mutasi pejabat dilakukan di akhir tahun, bagaimana pertanggungjawaban program kerja yang telah disusun dan dilaksanakan sejak awal tahun. Hal itu kurang tepat dilakukan. Seperti Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) yang tengah menyusun program penanganan inflasi, namun belum berjalan maksimal sudah dirotasi. “Menurut saya, bupati salah paham soal regulasi rotasi,” ujarnya.
“Kalau ada OPD yang tidak bekerja maksimal, itu wajar ada punishment dari pemerintah daerah,” paparnya.
Ditegaskan politikus Partai NasDem ini, jika harus memutasi kepala dinas yang bekerja secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan harapan kinerjanya, kepala daerah wajib untuk mengganti. “Siapa yang mengevaluasi, ya sekda (sekretaris kabupaten),” tegasnya.
Sekretaris kabupaten yang juga ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), harusnya bisa menilai kinerja setiap OPD, melalui hasil serapan anggaran setiap tahunnya. Termasuk program yang dilaksanakan, sesuai tidak dengan visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Wakil Bupati (Wabup) Berau Gamalis juga menilai, terlalu seringnya dilakukan pergantian JPTP di lingkungan Pemkab Berau, tidak akan membuat OPD menjadi lebih baik.
Dirinya pun mengkritik gencarnya rotasi jabatan yang dilakukan Bupati Berau Sri Juniarsih. Menurutnya, apabila rotasi terus dilakukan, maka program yang sudah berjalan tidak akan maksimal. "Sebab, apabila rotasi jabatan terus dilakukan, maka mereka tidak akan pernah fokus pada tujuan programnya," tuturnya, Rabu (7/12).
Dirinya mencontohkan, Kepala Diskoperindag Berau, Salim, sedang berusaha untuk menekan angka inflasi di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal tersebut tentu saja belum selesai dilakukan, namun sudah digeser ke OPD lain.
"Paling tidak selesaikan dulu pekerjaannya. Jangan sebentar-sebentar dirotasi," tegasnya.
Diakuinya, sejauh ini dirinya tidak pernah dilibatkan dalam melakukan rotasi. Bahkan, berunding pun kata Gamalis, tidak pernah. Tiba-tiba sudah mendapat kabar akan ada rotasi beserta nama pejabatnya. Tentu hal ini membuatnya kecewa.
"Tidak ada. Hanya penyampaian ada rotasi. Jadi tidak dalam bentuk diskusi. Tahunya sudah ada rotasi jabatan," tambahnya. (hmd/udi)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

