
TARAKAN - Sebagai salah satu penggagas 11 program prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Suheriyatna yang pernah menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara menyebut, program ini untuk tujuan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yaitu 20 tahun ke depan.
Demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Suheriyatna mengatakan, seiring berjalannya waktu beberapa dari 11 program prioritas ini telah berprogres. Bahkan sebagian sudah terealisasi, meski belum seratus persen.
Berkaitan 11 program prioritas di Kaltara itu, menurut Suheriyatna, secara garis besar sudah sejalan dengan rencana pembangunan yang ada. “Dari program, prioritas ini ada beberapa yang berkaitan isu dasar pengembangan ketenagalistrikan, konektivitas, pengembangan kawasan, infrastruktur dasar (kesehatan dan pendidikan), serta pengembangan ketahanan pangan dan lainnya,” tutur Suheriyatna.
Tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi atau terwujudnya konektivitas yang baik antara wilayah di Kaltara. Namun, melalui 11 program prioritas ini juga harus mengedepankan tercapainya kesejahteraan rakyat.
“Kesejahteraan daerah atau provinsi harus berjalan seiringan dengan kesejahteraan rakyatnya. Jadi, pengembangan pembangunan Kaltara yang berbasis sumber daya alam itu, rakyatnya harus betul-betul merasakan hasilnya,” harap Suheriyatna.
Lebih jauh, Suheriyatna yang kini menjadi anggota Tim Pemantau dan Evaluasi (TPE) Proyek Strategis Nasional (PSN) Kementerian PUPR RI ini menyebutkan, 11 program prioritas Kaltara yang dirinya merupakan salah satu penggagasnya. Antara lain, pembangunan Jembatan Bulungan-Tarakan (Bulan), pengembangan kawasan pangan terpadu atau Food Estate, Kota Baru Mandiri (KBM), pembangunan sanitasi dan air, infrastruktur jalan dan perbatasan.
Kemudian pengembanganan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional di Mangkupadi-Tanah Kuning, serta rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kaltara.
Di bidang lainnya, ada program pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pengembangan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan warga kurang mampu. Termasuk pemenuhan sarana prasarana kesehatan, pembangunan pelabuhan, serta penyetaraan harga BBM dan pangan di wilayah perbatasan.
Dari 11 program prioritas tersebut, ungkap Suheriyatna, sebagian besar sudah mulai berprogress. Disebutkan, pengembangan kawasan industri di Tanah Kuning-Mangkupadi. Pada akhir tahun lalu, telah dilakukan groundbreaking oleh Presiden Jokowi. Setelah itu hingga kini terus berprogres untuk percepatan realisasinya.
“Bahkan oleh Presiden pada pertemuan G20 di Bali beberapa waktu lalu, program pengembangan kawasan industri hijau di Tanah Kuning ini menjadi bahasan serius. Ini menunjukkan pemerintah serius mengembangkan. Dengan didukung peran swasta atau investor di kawasan tersebut,” ungkap Suheriyatna saat berdiskusi dengan sejumlah wartawan di Tarakan, Senin (19/12) lalu.
Program lainnya yang juga sudah mulai berjalan progresnya, pembangunan PLTA, akses jalan ke wilayah perbatasan, PLBN, pemenuhan air bersih hingga pembangunan KBM.
“Untuk KBM Tanjung Selor, oleh pemerintah melalui Presiden sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018. Sekarang bagaimana kita mendorong ke pusat untuk percepatan realisasinya. Kawasan industri, juga sudah masuk dalam PSN (Proyek Strategis Nasional). Ini sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2020,” tuturnya.
Sebagai bagian dari TPE-PSN, Suheriyatna mengharapkan kepada pemerintah pusat dapat membantu mempercepat terealisasinya 11 prioritas tersebut. Program prirotas ini, menurutnya, telah berprogres sejak tahun 2017. Ditargetkan, dalam jangka panjang 20 tahun, apabila berprogres dengan baik dan tepat waktu akan terwujud dan tuntas di tahun 2037.
Berkaitan upaya mewujudkan konektivitas jalan, Suheriyatna mengatakan, saat ini sudah berprogres pembangunannnya. Salah satunya pada ruas jalan Malinau – Semamu – Long Midang, Krayan, Nunukan. “Yang kita harapkan, bukan hanya koridor tapi konektivitas itu harus diwujudkan di sepanjang garis perbatasan. Kita harus berjuang agar negara hadir di sini, membangun perbatasan. Dengan 11 program prioritas ini, ada dasar, roadmap pembangunan yang jelas,” tutup Suheriyatna. (uno2)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

