Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemprov Dukung Ranperda Inisiatif DPRD

u
Penulis: uki-Berau Post❯
PARIPURNA: Suasana pelaksanaan Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kaltim, Selasa (31/1) yang turut dihadiri Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni, mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor.
PARIPURNA: Suasana pelaksanaan Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kaltim, Selasa (31/1) yang turut dihadiri Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni, mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor.

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diinisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim.


Advertisement

Keduanya yakni Raperda Pengutamaan Bahasa Indonesia, Perlindungan Bahasa, dan Sastra Daerah, serta Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Dukungan Pemprov Kaltim disampaikan oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov), Sri Wahyuni, saat mewakili gubernur menghadiri Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kaltim, Selasa (31/1).

“Pemerintah daerah sepakat dan sependapat dengan DPRD. Bahwa perlu adanya pengutamaan bahasa Indonesia dan penguatan pendidikan Pancasila serta wawasan kebangsaan, untuk meningkatkan rasa kesatuan NKRI,” ungkap Sri Wahyuni dalam penyampaian pendapat gubernur terhadap nota penjelasan dua buah Raperda inisiatif DPRD Kaltim.

Advertisement

Perkembangan era globalisasi lanjut Sri, menyebabkan sikap kurang peduli pada wawasan kebangsaan. Jika terus dibiarkan, hal itu secara perlahan akan menggerus rasa kepedulian dan cinta tanah air. Sehingga, pemerintah perlu menyikapi secara bijak ancaman ini agar NKRI tetap utuh terjaga.

“Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, pilar yang terkandung di dalam Pancasila sebagai ideologi negara harus diaktualisasikan dalam sendi kehidupan berbangsa oleh setiap masyarakat,” ujar sekprov perempuan pertama Kaltim ini di hadapan para anggota DPRD yang hadir di Aula Rapat Gedung B Kantor DPRD Karang Paci.

Pada kesempatan itu, atas nama Pemprov Kaltim, Sri turut mengapresiasi raperda yang diinisiasi oleh DPRD Kaltim. Terutama terkait Raperda Pengutamaan Bahasa Indonesia, Perlindungan Bahasa, dan Sastra Daerah.

Advertisement

Dia menilai, perda tentang perlindungan bahasa ini nantinya dapat menjadi payung hukum dalam menjaga dan melindungi keragaman bahasa daerah yang ada di Benua Etam.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim ini juga menyebut, tak kurang ada sebanyak 16 bahasa daerah yang dituturkan oleh masyarakat Kalimantan Timur.

“Pemda wajib menjaga, mengembangkan, dan membina bahasa daerah agar tetap menduduki fungsinya sesuai perkembangan zaman,” tandas Sri.

Dalam rapat paripurna itu, juga diisi dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap nota penjelasan dua buah Raperda Pemerintah Provinsi Kaltim tentang pengelolaan keuangan daerah, serta pajak daerah dan retribusi daerah.

Paripurna itu dihadiri sebanyak 28 anggota DPRD dan dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kaltim Seno Aji, didampingi Wakil Ketua III Sigit Wibowo.

Turut hadir dalam Rapat Paripurna tersebut, Sekretaris Diskominfo Kaltim, Drs. Edi H Noor bersama perwakilan Perangkat Daerah (PD) lingkup provinsi, unsur forkopimda, dan media massa. (adv/diskominfokaltim/sam)

Advertisement
Editor : uki-Berau Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer