Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Soal Pemilihan Sekkab, Bupati Belum Terima SK Pansel

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Sri Juniarsih
Sri Juniarsih

TANJUNG REDEB – Seleksi sekretaris kabupaten (Sekkab) belum bergulir hingga kini. Prosesnya pun masih ‘tersendat’ di Surat Keputusan (SK) Panitia Seleksi (Pansel).


Advertisement

Beberapa waktu lalu, Kepala Bidang Mutasi Aparatur, Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Berau, Iwan Setiawan mengungkapkan sudah mengajukan SK Pansel Sekkab ke bupati.

Namun, berkas tersebut hingga kemarin belum diterima Bupati Berau, Sri Juniarsih. “Belum ada masuk (SK Pansel,red) ke saya,” imbuhnya saat ditanya awak media ini, Jumat (31/3).

Menurutnya, jika pengajuan pansel tersebut sudah ada di tangannya, maka ia akan langsung menandatanganinya segera. “Kalau ada, sudah saya tanda tangani,” tegasnya. 

Advertisement

Sementara itu, lambannya proses seleksi Sekkab Berau ini turut mendapat sorotan dari Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong.

Ia mengatakan, pengisian jabatan dengan pejabat sementara seperti sekarang, dinilai mengganggu jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Berau. 

“Ini sudah masuk tahun anggaran, disarankan untuk diisi pejabat yang definitif,” terangnya. 

Advertisement

Apalagi mengingat masa jabatan yang tidak singkat lagi, Peri meminta seleksi segera dilakukan agar tidak berbenturan waktunya nanti.

“Mungkin (bisa,red) dilakukan seleksi mengingat waktu, kita juga sangat butuh sekkab definitif sesegera mungkin,” ujarnya. 

Tak hanya posisi jabatan sekkab yang menjadi perhatiannya, jabatan lain seperti kepala dinas juga diisi oleh pelaksana tugas yang menduduki dua jabatan sekaligus dinilai tidak efisien dalam menjalankan tugasnya. 

"Pasti akan berdampak, di sana tanggung jawabnya itu tidak fokus nanti,” tuturnya. 

Menurutnya, ketika seseorang mengisi dua jabatan sekaligus meski tidak definitif, hal itu bisa mengganggu konsentrasi pekerjaan. Hal tersebut bisa merembet hingga pendataan secara administratif terganggu. 

“Yang tidak definitif itukan menduduki dua OPD, bagaimana membagi fokus, kemudian konsekuensi secara administrasinya seperti apa,” ujarnya. 

Apalagi, audiensi DPRD Berau bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu menyatakan kekhawatiran tersebut. Hal ini juga bisa menyebabkan penyerapan anggaran yang tidak maksimal sehingga menciptakan sisa anggaran yang tidak terserap.

“Itu yang dikhawatirkan KPK saat audiensi kemarin, bisa berpotensi silpa nanti. Itu juga imbas dari banyaknya PLT yang menduduki dua jabatan,” pungkasnya. (*/sen/arp)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer