
TANJUNG REDEB - Bupati Berau Sri Juniarsih didampingi Wakil Bupati Berau Gamalis, pimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau Tahun 2024 yang dilaksanakan di Ruang RPJPD Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang), kemarin (6/4).
Turut hadir pula perwakilan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Anggota DPR RI Dapil Kaltim, anggota DPRD Provinsi Dapil Berau, anggota DPRD Berau, Pj Sekkab Berau, hingga unsur Forkopimda, dan OPD di lingkungan Pemkab Berau, serta para tokoh adat, masyarakat, LSM, juga pimpinan perusahaan.
Pada kesempatan itu, Sri Juniarsih mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, musrenbang merupakan forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah, yang bertujuan untuk membahas rancangan RKPD Kabupaten Berau Tahun 2024.
“Musrenbang RKPD Kabupaten terdiri atas Musrenbang RKPD Kabupaten dan Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan yang telah selesai kita laksanakan,” ujarnya.
Diharapkan semua pihak terkait dapat bersama-sama berkontribusi memberikan masukan, serta penajaman kembali prioritas dan program, serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Berau tahun 2024, agar sesuai dengan permasalahan dan isu yang sedang dihadapi Kabupaten Berau menghadapi tahun 2024.
“RKPD Kabupaten Berau yang akan kita laksanakan untuk tahun 2024 ini merupakan perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Berau pada tahap ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Berau tahun 2021-2026,” jelasnya.
Disebutnya, melihat pada kinerja ekonomi mulai memasuki fase percepatan atau akselerasi pemulihan akibat pandemi Covid-19, beberapa hal perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD Kabupaten Berau tahun 2024.
“Tentunya kami selaku pemerintah daerah mengajak semua kalangan untuk sama-sama berupaya mengangkat ekonomi masyarakat untuk mewujudkan Berau berdaya saing,” tuturnya.
Sesuai dengan tema tahun 2024, yaitu Pemerataan Sarana dan Prasarana Publik yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah. Mengingat bahwa perekonomian merupakan salah satu tonggak pembangunan, maka perlu adanya prioritas strategi dalam kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Berau yang didukung dengan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas.
“Agar mampu mengatasi berbagai permasalahan dan isu strategis baik lokal, regional maupun global pada tahun 2024,” katanya.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah merupakan salah satu fokus utama pembangunan Kabupaten Berau pada tahun 2024. Untuk ini, pemerintah mendorong keterlibatan masyarakat dan akses publik terhadap informasi pemerintahan, dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
“Dalam periode kepemimpinan kami, kami telah melaksanakan misi yang dielaborasikan dalam wujud 18 program kerja unggulan dan akan terus melanjutkan beberapa target yang belum tercapai dan menjadi fokus pada tahun 2024,” bebernya.
Target yang dimaksud antara lain peningkatan infrastruktur untuk menunjang perekonomian kampung dan kota. Pihaknya juga akan melanjutkan program pengembangan sarana dan prasarana destinasi pariwisata, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal.
Dari segi pelayanan publik, peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas, melalui SDM yang profesional berbasis digital dan teknologi juga perlu menjadi prioritas untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Berkaitan dengan hal ini, setiap OPD pun saya minta wajib untuk memahami dan mengimplementasikan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah Berau 2021- 2026,” tegasnya.
Disebutkannya, terkait beberapa hal penting yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 yakni ada dua peristiwa besar berskala nasional yang akan memberi warna terhadap muatan RKPD, yaitu rangkaian pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota.
Dalam rangka menghadapi Pemilu Tahun 2024, diharapkannya juga seluruh pemangku kepentingan wajib menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilayah masing-masing, sehingga tercipta iklim yang kondusif, yang berdampak kepada pencapaian sasaran pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Kendati itu, diperlukan upaya maksimal agar potensi konflik dapat dicegah dan frekuensi konflik dapat ditekan serendah mungkin,” tutupnya. (mar/adv/sam)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

