
TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani menyayangkan adanya jabatan pelaksana tugas di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Padahal, hal itu menurutnya sudah bisa diantisipasi jauh-jauh hari.
Seperti diketahui, terdapat beberapa kursi di Pemkab Berau yang diisi pelaksana tugas. Mulai dari sekretaris kabupaten hingga kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
“Kan seharusnya sudah tahu kapan dia pensiun, bisa diliat dari tanggal lahirnya. Jadi bisa dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum pensiun,” ungkapnya.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau pun disebutnya instansi yang bertanggung jawab mempersiapkan hal tersebut. Supaya tidak sampai ada kekosongan atau hanya dijabat oleh pelaksana tugas.
“Kalau tidak ada kekosongan di setiap OPD kinerja pemerintah bisa berjalan dengan lancar,” terangnya.
Apalagi ia menyebut tahun ini ada proyek besar milik Pemkab Berau yaitu pembangunan rumah sakit tipe B yang menelan anggaran besar.
“Kemarin juga saya menerima kunjungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mereka sudah meminta dan mewanti-wanti agar proyek multiyears harus dalam pengawasan yang ketat, jangan sampai mangkrak atau ada penyelewengan anggaran,” tutupnya. (adm/arp)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

