
TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara Drs H Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum mengatakan, persoalan stunting menjadi tugas bersama.
Infrastruktur hingga sektor ekonomi harus terus ditumbuhkan, agar masyarakat bisa mendapatkan akses kebutuhan dasar dengan baik. Seperti diketahui, angka prevalensi stunting di Kaltara menurun hingga 5,4 persen. Dimana sebelumnya, pada tahun 2021 sebesar 27,5 persen, menjadi 22,1 persen pada tahun 2022.
Lalu, terkait tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 turun 0,23 persen dari 0,86 persen pada tahun 2021 lalu, dan menjadi 0,63 persen pada tahun 2022.
“Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kaltara lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan ekstrem secara nasional. Indeks Gini Ratio mengalami penurunan dari 0,285 persen menjadi 0,27 persen,” ungkap Gubernur.
Artinya, tingkat pemerataan pendapatan masyarakat cenderung lebih baik. Angka ini juga, dipengaruhi oleh mayoritas penduduk yang bekerja pada sektor padat karya. Data tersebut, lanjutnya, menunjukkan keseriusan dalam penghapusan kemiskinan dan merupakan hasil kolaborasi multi pihak. Baik Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan lembaga-lembaga non pemerintah.
Penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstream di Kaltara membuat provinsi ke-34 ini optimis dapat mencapai target nasional pada tahun 2024. Yakni 0 persen kemiskinan, dan 14 persen prevelensi stunting.
Gubernur juga meminta agar Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, memberikan perhatian lebih kepada Provinsi Kaltara. Sebagai informasi, prevalensi merupakan jumlah keseluruhan penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah.
Adapun stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak. Yakni pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Gubernur juga menginstruksikan, agar Dinas Kesehatan Kalimantan Utara melaksanakan program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk mengatasi kekurangan energi kronis (KEK) pada balita dan ibu hamil.
Konsentrasi penanganan stunting akan dilakukan di desa/kelurahan di empat kabupaten, yakni Malinau, Nunukan, Bulungan, dan Tana Tidung. Desa/kelurahan fokus penanganan stunting antara lain mencakup seluruh kelurahan di Tanjung Selor, Long Bulu, Tujung, Tagul, Punan Bengalun, Bekayuk, Pelencau, Punan Rian, Long Pada, Long Nyau, Rian Tubu, Harapan Maju, Maritam, Sekatak Bengara, Tabur Lestari, Long Ranau, Salimbatu, dan Pejalin.
Gubernur mengatakan, penanganan stunting harus terus dilaksanakan dengan pendekatan pemenuhan gizi. Salah satunya belanja paket makanan tambahan bagi balita.
“Pemenuhan gizi harus dilakukan. Jangan sampai parah, muncul lagi kasus stunting baru,” ujarnya.
Pemenuhan gizi juga penting bagi ibu hamil. Ini untuk menunjang kelangsungan 1.000 hari pertama kehidupan atau dari janin hingga bayi berumur 2 tahun. Stunting diakibatkan oleh beberapa hal antara lain lingkungan kurang sehat, kemiskinan, akses air bersih yang minim, hingga sanitasi yang kurang baik.
Ia menambahkan, kasus stunting lebih rentan terjadi di pedesaan mengingat akses dasar yang tidak lebih mudah terpenuhi dibanding dibanding daerah perkotaan. (dksip)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

