
TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperketat pengawasan orang asing yang melintas dan masuk ke wilayahnya.
Selain memantau jalur tidak resmi, aparat dan pemerintah setempat berkomitmen memastikan kegiatan warga asing yang masuk ke Kaltara sesuai dokumen yang dibawa.
Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH, M.Hum menyatakan, sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Timur Divisi Keimigrasian, yang wilayah tugasnya sampai Kaltara. Dalam rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tingkat Provinsi Kaltara bulan lalu, pemerintah daerah dan aparat sepakat meningkatkan pengawasan orang asing di perbatasan.
Gubernur memprediksi, akan banyak orang asing yang melintas dan masuk ke Kaltara dalam beberapa waktu ke depan. Sebab, pemerintah saat ini sedang dalam proses pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Mentarang Induk.
Proyek tersebut menghadirkan sejumlah tenaga ahli dari luar negeri. Untuk itu, Zainal meminta pemerintah daerah dan aparat memperketat pengawasan bagi orang asing yang melintas.
“Prosedur dan kelengkapan dokumennya harus diperhatikan. Jangan sampai ada orang asing yang melintas tanpa tujuan dan dokumen,” pesannya, belum lama ini.
Selain dua proyek di dalam negeri tersebut, ada kabar Pemerintah Malaysia akan membangun jembatan dari Tawau ke Pulau Sebatik bagian Malaysia. Terkait proyek di negeri tetangga itu, Pemerintah Indonesia pernah menangkap tiga warga negara asing di Pulau Sebatik, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Ketiga WNA itu dinilai menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Mereka hanya mengantongi izin wisata dan dokumen bebas visa kunjungan singkat. Padahal, dari pemeriksaan dan bukti foto-foto di gawai para WNA itu. Mereka tengah melakukan survei pembangunan jembatan yang akan melintang dari Tawau, Malaysia, ke Pulau Sebatik wilayah bagian Malaysia.
Untuk mengantisipasi terulangnya hal tersebut, Gubernur mengakui, berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara Daerah Kaltara, Kejaksaan Negeri Bulungan, Kantor Imigrasi, TNI, dan Polri. Pengawasan juga dilakukan untuk mencegah masuknya barang ilegal dari luar negeri. (dkisp)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

