
TANJUNG SELOR – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Utara (Kaltara) meminta perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA), menyiapkan permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan dokumen pendukung secara daring dan tatap muka.
Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Joy Marthin Poltak Tunggul, S.H., menerangkan, sebelum mendatangkan TKA perusahaan wajib mendaftarkan pekerja asingnya. Dengan mengikuti tahapan dan prosedur yang sudah ditetapkan.
Seperti diketahui, RPTKA merupakan dokumen tentang perencanaan penggunaan pekerja asing. Harus dimiliki oleh kegiatan investasi (PMA dan PMDN), dalam kegiatan usahanya. Pengesahan RPTKA berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
“RPTKA itu harus dimiliki oleh TKA. Ketika dia akan bekerja, harus diurus dulu dokumennya. Salah satunya pengesahan RPTKA,” katanya.
Tahapannya, pemberi kerja TKA diharuskan melakukan pengurusan dokumen permohonan RPTKA secara online, melalui https://tka-online.kemnaker.go.id. Pada aplikasi itu akan dilakukan verifikasi data dan penilaian kelayakan tatap muka.
“Sementara pada tingkat provinsi, tugasnya ada pada alur proses perpanjangan pengesahan RPTKA,” terangnya.
Ia melanjutkan, ketika dokumennya terbit, maka TKA akan menuju ke daerah tempat bekerja. Ada cakupan masing-masing, apabila dalam RPTKA itu judul lokasi lebih dari satu kabupaten. Maka perpanjangan terkait validasi bukti bayar ada di Disnakertrans Kaltara. Di mana itu masuk pendapatan daerah dalam Retribusi Perijinan Tertentu.
“Retribusi Perijinan Tertentu hanya untuk TKA yang domain kerjanya lebih dari satu kabupaten kota dalam satu provinsi. Sementara jika RPTKA hanya menyebutkan satu kabupaten/kota saja maka menjadi PAD daerah setempat,” urainya.
Sekarang sistem online baik permohonan baru atau perpanjangan RPTKA. Semua tetap menggunakan secara daring ke sistem online tka online di Kemenaker.
Bedanya ketika memperpanjang RPTKA, barulah ada jobdesk daerah provinsi melalui operator daerah yang memegang akun TKA daerah.
“Jadi kita hanya mengurus TKA daerah ini yang di Kaltara. Cakupan Kaltara dapat dimonitoring oleh operator, ketika perusahaan memperpanjang RPTKA-nya. Sehingga dia akan menjadi pendapatan daerah ketika masuk katagori perpanjangan,” terangnya.
Ia melanjutkan TKA dalam proses perpanjangan RPTKA oleh perusahaan dilakukan oleh pusat melalui aplikasi tka-online.kemnaker.go.id.
Disnakertrans Kaltara hanya melakukan validasi bukti bayar DKPTKA. Sebagai dokumen pendukung bagi perusahaan, yang ingin memperpanjang pengesahan RPTKA. Yang memiliki wilayah kerja lebih dari satu kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Utara.
“Fungsi operator validasi RPTKA daerah selain memastikan dokumen RPTKA sudah masuk ke Kemenaker pusat. Tidak akan terbit sampai perusahaan menerbitkan bukti setoran bayaran bank ke sistem online,” tandasnya. (dkisp)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

