Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemprov Kaltara Siapkan Sanksi bagi Wajib Pajak yang Belum Bayar Pajak Kendaraan

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
-
-

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam raperda ini juga mengatur soal sanksi untuk wajib pajak, baik perusahaan maupun kendaraan.


Advertisement

Sanksi yang nanti akan diberikan kepada wajib pajak juga masih dalam sanksi administrasi. “Di rancangan raperda ini juga kita atur, bahwa dalam pelaksanaan sanksi ada PPNS-nya yaitu petugas penyidik pajak,” kata Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo, Rabu (7/6).

Hal ini nantinya akan diusulkan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara untuk dilatih sebagai penyidik pajak. “Sanksi itu bisa berupa penyitaan di dalam rancangan Raperda itu,” imbuhnya. Sanksi juga diberlakukan bagi kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak, selama dua tahun berturut-turut.

“Itu juga bagian dari sanksi untuk kendaraan bermotor dalam arti jadi kendaraan bodong, namun itu yang mengeluarkan dari kepolisian,” terangnya.

Advertisement

Tomy menjelaskan, pajak sangat berperan bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Fungsi pajak begitu penting sehingga setiap orang harus memenuhi kewajiban pajaknya.

“Tanpa pajak sebagian besar kegiatan di daerah akan sulit berjalan. Namun, masih banyak orang yang belum mengerti apa saja fungsi pajak. Ini membuat orang banyak menghindari kewajiban pajaknya,” tutupnya. (dkisp)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer