Pendataan Aset Lahan dan Bangunan Pemkab Berau, Kerap ‘Bentrok’ dengan Masyarakat

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau terus berupaya mendata aset pemerintah baik berupa tanah maupun bangunan. Namun, dalam prosesnya acap kali terkendala dengan masyarakat.
Kepala Bidang Aset Daerah, BPKAD Berau, Bambang Sugianto mengatakan, sejauh ini ribuan bidang tanah milik Pemkab Berau telah terdata di Sistem Manajemen Aset Daerah (SIMDA). Pendataan ini bertujuan untuk mengamankan aset milik Pemkab Berau secara administratif.
Selain itu, pendataan ini juga masuk dalam upaya pengamanan secara yuridis di Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Ini salah satu upaya kami juga dalam amankan aset,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya.
Dijelaskan Bambang, sekitar 2.077 bidang tanah milik Pemkab Berau sudah didata pihaknya. Namun yang tercatat resmi milik Pemkab baru mencapai 155 Persil. Sisanya, masih dalam upaya pencatatan oleh tim aset BPKAD Berau. Sekitar 125 Persil tercatat resmi pada pertengahan 2023 ini.
“Sudah kami upayakan seluruh aset tercatat di SIMDA, tapi perlu lagi langkah pencatatan di BPN,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengaku dalam proses pendataan ditemui beberapa hambatan. Pertama, proses pembelian lahan oleh Pemkab yang identitas pemilik pertamanya sedang ditelusuri. Kedua, keterbatasan SDM yang melakukan peninjauan lapangan serta membantu proses pengukuran lahan.
Hanya saja, saat ini pihaknya terbantu dengan aturan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, bila dalam aset pemerintah tersebut temui kebuntuan dalam kesaksian penjual pertama. Surat tersebut berasal dari pengguna barang, dalam hal ini yakni OPD pemerintah.
“Nantinya aset itu diserahkan ke kami (BPKAD), lalu setelahnya ditandatangani oleh Sekda selaku pengelola barang milik daerah,” ujarnya.
Sementara, dalam penetapan aset bangunan sejauh ini masih tercatat rapi. Namun masih dalam proses pembaharuan data. Sebab, masih banyak bangunan milik Pemkab yang berada dalam satu kawasan tapi terdiri lebih dari satu bangunan.
Terdapat ribuan bangunan milik Pemkab Berau yang tersebar di 13 kecamatan. Namun masih banyak pula yang membutuhkan sertifikat hak milik (SHM). Untuk lokasi bangunan telah diberikan pagar pembatas. Serta berada di bawah pengawasan langsung sekitar 40 OPD terkait.
“Kalau bangunan sejauh ini aman, tapi data realnya masih dalam proses pencatatan. Saat ini tim sedang lakukan atribusi gedung,” ujarnya.
Lebih jauh, dia menerangkan saat ini Pemkab Berau sedang berhadapan dengan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah pada bangunan SMP Negeri 1 Biduk-Biduk. Proses ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Berau.
Terdapat pula sengketa tanah di Bukit Ilanun, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung. Pun pemerintah lagi-lagi berhadapan dengan warga. Dalam penyelesaian sengketa itu, Pemkab Berau melibatkan Kejaksaan Negeri alias Kejari Berau selaku mediator.
“Dua sengketa itu yang sedang berproses. Khusus untuk kasus tanah, Pemda punya bukti pembelian aset yang diklaim oleh warga. Kami juga sudah buat Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejari Berau,” tutupnya. (hmd/arp)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

