TANJUNG SELOR - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan kerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan beberapa OPD se-Kaltara.
Kerja sama tersebut meliputi optimalisasi pertukaran data atau informasi perpajakan dan perizinan. Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo mengatakan, menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) terkait pertukaran data informasi pajak dan perizinan.
“Diupayakan, bagaimana bertukar informasi menyangkut dana bagi hasil bagi pekerja pusat maupun tingkat daerah,” ungkapnya, Senin (3/7).
Masing-masing OPD juga diminta untuk wajib memiliki data informasi. Khususnya data Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang merupakan wewenang dari OPD Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara.
Untuk itu, data yang diminta sudah disajikan. Sebab, jika tidak disajikan maka akan membuat pihaknya kesulitan dalam menggali data pelanggan terkait pajak bahan bakar.
“Di Provinsi Kaltara, terdapat 12 perusahaan Wajib Pungut (Wapu). Namun yang aktif hanya 10 perusahaan, yang tersebar dari 5 kabupaten/kota. Dari 10 perusahaan wajib untuk mendapatkan data dari pelanggan,” jelasnya.
Sebagai contoh, lanjut dia, Wapu PT Pertamina dan PT Patra Niaga di seluruh kabupaten/kota, pelanggannya masih ada. Hal tersebut wajib dilacak, karena kepentingannya untuk data dan informasi. Terkait menyalurkan minyak bahan bakar kendaraan kepada siapa saja.
Bapenda berkomitmen adanya OPD, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang menyangkut pajak penghasilan (PPH).
“Selaku fasilitator bidang pendapatan, kami selalu melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Pajak. Kita mengupayakan dapat menggali potensi dari pajak baru,” pungkasnya. (fai/uno)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!