Dalam Hal Stunting, Wabup Berau Nilai Partisipasi Dunia Usaha Rendah

Temu kerja TPPS se-Indonesia ini, merupakan wadah untuk mengevaluasi capaian program percepatan penurunan stunting di daerah pada semester I tahun 2023, dan praktik baik percepatan penurunan stunting di daerah.

Pada kesempatan itu, Gamalis menyampaikan apresiasi. Karena melalui temu kerja tersebut dapat saling bertukar wawasan, pengetahuan dengan sejawat dari daerah-daerah lain yang telah berhasil menurunkan angka stunting di daerahnya masing-masing. Dalam hal ini juga, Gamalis sangat menekankan pentingnya menghimpun data yang benar dan akurat, sebagai dasar penentuan program dan arah kebijakan percepatan penurunan stunting di Berau.

“Ke depan sebaiknya mempersiapkan diri membuat skema berbasis data yang benar dan akurat,” ujar Gamalis.

Karena menurut Gamalis, data merupakan ujung tombak bagi tim penurunan stunting di tatanan desa sebagai penentu keberhasilan penuntasan stunting, dan menjadi dasar dalam menyusun perencanaan dan memberikan intervensi terhadap kondisi stunting di Kabupaten Berau.

Di samping itu, Gamalis juga menyayangkan masih rendahnya partisipasi dunia usaha di Kabupaten Berau, dalam upaya turut mendukung program percepatan penurunan stunting di daerah ini. Padahal menurutnya, stunting harus ditangani secara konvergen dan melibatkan multisektor dan multipihak di semua tingkatan pemerintahan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Sejauh ini perusahaan yang telah turut berperan menjadi bapak angkat bagi anak-anak stunting (BAS) di Kabupaten Berau hanya PT PAMA, salah satu perusahaan pertambangan batu bara. Padahal banyak sekali perusahaan baik di sektor pertambangan maupun perkebunan yang beroperasi di daerah ini.

Untuk ini, Gamalis berharap perusahaan-perusahaan lainnya mengikuti jejak PT PAMA, menjadi bapak angkat stunting dan sama-sama memberikan peran dalam menurunkan angka stunting, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat menghadapi Indonesia Emas 2045, dengan mencapai target prevalensi stunting 14 persen di 2024.

“Karena ke depan akan ada bonus demografi, dimana terjadi lonjakan angka usia produktif di Indonesia. Kalau kita kalah bersaing, akan menjadi bangsa yang tertinggal,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN pusat Tavif Agus Rayanto, mengatakan, tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan koordinasi percepatan penurunan stunting antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lainnya, mengevaluasi capaian kinerja TPPS di seluruh daerah, serta penyampaian praktik baik program percepatan penurunan stunting oleh pemerintah daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan prevalensi stunting pada anak di bawah usia dua tahun menjadi 14 persen melalui pencegahan dan penurunan stunting pada sasaran strategis ibu hamil dan anak berusia 0-23 bulan.

Lebih lanjut Taviv mengatakan, bahwa pendekatan multisektor di berbagai tingkatan pemerintah dilaksanakan dengan melakukan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di seluruh tingkatan baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

“TPPS memiliki peranan yang penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia” tegas Taviv.

Sementara itu, Satgas Stunting Kabupaten Berau, Muhammad Sukriyadi, yang ditemui di sela-sela Temu Kerja TPPS menjelaskan, capaian indikator TPPS Kabupaten Berau pada Semester I tahun 2023 menunjukkan bahwa persentase kampung di Kabupaten Berau yang meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung minimal 10 persen untuk percepatan penurunan stunting dari tahun sebelumnya sebesar 69 persen, atau sebanyak 110 kampung dari sebelumnya 76 kampung.

Presentase keluarga anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk sebesar 100 persen, presentase keluarga anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tambahan asupan gizi sebesar 91 persen, dan presentase balita 0-59 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standar sebesar 81,2 persen.

Capaian-capaian beberapa indikator ini menunjukkan bahwa, kinerja TPPS Kabupaten Berau sejauh ini telah menunjukkan hasil yang positif dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Berau.

“Sekaligus menjadi sumbangsih bagi tujuan pemerintah yang menargetkan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024,” un-gkap Sukriyadi. (mar/adv/sam)