Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penanganan Tumpang Tindih Kawasan

u
Penulis: uki-Berau Post❯
SEKTOR PERKEBUNAN: Masih ditemukan kawasan perkebunan sawit yang berada dalam kawasan hutan.
SEKTOR PERKEBUNAN: Masih ditemukan kawasan perkebunan sawit yang berada dalam kawasan hutan.

TANJUNG SELOR – Pemerintah berencana akan memutihkan status kawasan perkebunan sawit yang ilegal, karena berada dalam kawasan hutan.


Advertisement

Dikonfirmasi, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara Syarifuddin mengatakan, saat ini terdapat sejumlah perusahaan yang sudah melakukan proses terhadap kawasan perkebunan sawit.

Dalam ketentuannya, terdapat dua skema yang bisa ditempuh. Dua skema itu berupa pemutihan atau membayar denda. Untuk pemutihan, juga ada prosedur. Akan ada tim yang turun untuk meneliti lebih jauh teknisnya.

“Tidak mudah untuk memutihkan. Sebagai contoh, di Nunukan ada perusahaan yang berada di kawasan hutan yang tumpang tindih dengan izin dua perusahaan berbeda. Tentu sulit karena ini berkaitan dengan haknya orang,” singkatnya, Minggu (9/7).

Advertisement

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dishut Kaltara Nustam menjelaskan, dalam pasal 110b pada Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan ketentuan pinjam pakai kawasan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan berlaku selama masa produksi dari tanaman sawit. Tanpa adanya peremajaan karena kawasan itu dikembalikan ke kawasan hutan. Sebab sifatnya pinjam pakai.

Kemudian pada pasal 110a adalah terkait pelepasan kawasan hutan tersebut. “Kawasan hutan kita di Kaltara masih besar sekitar 75 persen dari luas wilayah Kaltara. Luas kawasan hutan kita, sesuai Kepmen KLHK Nomor 6631 tahun 2021 tentang peta perkembangan penentuan kawasan hutan Kaltara, luasannya mencapai 5.657.120,14 hektare,” sebutnya.

Beberapa kawasan perkebunan yang masuk dalam hutan, oleh perusahaan juga sudah memprosesnya melalui kementerian. Sementara itu ada di wilayah Nunukan. Berapa luasan yang masuk kawasan hutan, hanya KLHK yang mengetahuinya melalui tim.

Advertisement

Di mana tim melakukan verifikasi lapangan, untuk selanjutnya diambil solusi dengan mengacu dua skema yang mana. “Mana yang lebih memungkinkan, itu KLHK yang menentukan. Apakah pemutihan ataupun membayar denda serta melakukan pinjam pakai,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 16,37 juta hektare. Dengan luasan 3,37 hektare di antaranya berstatus ilegal karena berada di dalam kawasan hutan. (fai/uno)

Advertisement
Editor : uki-Berau Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer