TANJUNG REDEB – Pengawasan dan pencegahan kasus Illegal Fishing bukan kewenangan Dinas Perikanan Berau. Hal itu ditekankan Kepala Dinas Perikanan Berau, Dahniar.
Ia menjelaskan, kewenangan pengawasan ekosistem laut kini menjadi wewenang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Hal itu membuat pihaknya tidak bisa melakukan penindakan atau pengawasan seperti sebelumnya.
“Memang beberapa waktu lalu terkait dengan Illegal Fishing adalah menjadi wewenang daerah, tapi kini sudah menjadi kewenangan Pemprov Kaltim,” ujarnya kepada awak media kemarin.
Menurutnya, penanganan illegal fishing juga ditangani oleh aparat kepolisian. Meski saat ini sudah menjadi wewenang Pemprov Kaltim, pihaknya tetap menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan pihak aparat kepolisian, untuk melakukan penindakan kepada oknum tersebut.
“Sudah ada beberapa kasus terkait illegal fishing, itu semua sudah berproses di kepolisian,” paparnya.
Meski begitu, untuk menekan kasus illegal fishing, pihaknya tetap melakukan program pendampingan dan pemberian bantuan terhadap nelayan di Kabupaten Berau. Hal ini juga menjadi upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk mensosialisasikan kepada nelayan agar ikut menjaga kelestarian ekosistem laut dan tidak melakukan pengrusakan.
“Kita terus melakukan pendampingan dan pelatihan untuk para nelayan. Selain itu kita juga rutin memberikan dukungan seperti alat tangkap, mesin penggerak kapal dan lainnya kepada kelompok nelayan,” jelasnya.
Ia mengaku, pihaknya bersama pihak yang berwajib akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke wilayah-wilayah yang dianggap kerap melakukan illegal fishing seperti menggunakan bom atau dengan penyetruman.
“Ada satu wilayah yang kami sinyalir sering dilakukan penangkapan ikan dengan merusak ekosistem laut,” katanya.
Dahniar berharap, segala program yang pihaknya lakukan akan dapat menjaga kelestarian alam, khususnya ekosistem laut yang juga diharapkan dapat terus asri hingga masa depan nanti.
“Ini juga bagian dari komitmen Pemkab Berau dalam menjaga kelestarian alam, tidak hanya darat tapi juga laut,” pungkasnya.
Sebelumnya Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga mendengar adanya aktivitas illegal fishing di perairan Kabupaten Berau. Jika kasus tersebut tidak ditindak secara cepat, akan berakibat fatal terhadap ekosistem terumbu karang. Sehingga dapat menimbulkan efek buruk ke sektor pariwisata Bumi Batiwakkal.
“Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus bisa segera beri tindakan tegas terhadap pelaku illegal fishing. Jangan sampai dibiarkan dan dapat merugikan sektor pariwisata kita,” ujarnya kepada awak media belum lama ini.
Saga menegaskan, jangan sampai pelaku juga beraksi ke perairan Pulau Derawan dan Maratua. Sebab, kata dia, dua wilayah tersebut merupakan destinasi wisata andalan Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Berau Berau.
“Kalau mereka (oknum, red) juga melakukan pengeboman di pulau, keindahan terumbu karang kita akan terdampak, sehingga nanti daerah yang akan rugi akibat hilangnya objek wisata unggulan kita,” tegasnya. (aky/arp)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!