TANJUNG SELOR - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara (Kaltara), telah melakukan pertemuan dengan Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah se-Indonesia (APPDI), beberapa waktu lalu.
Dari hasil pertemuan tersebut, tengah diupayakan sinkronisasi atas pajak daerah yang berlaku di seluruh wilayah Kalimantan. Sinkronisasi atas tarif pajak daerah yang berlaku di seluruh wilayah Kalimantan, cukup penting dilakukan. Sebagai upaya menjaga daya saing penjualan kendaraan, akibat dari perbedaan tarif.
Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo menjelaskan, lakukan persamaan persepsi permasalahan pengelolaan pendapatan di wilayah Kalimantan. Guna disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menjadi bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti.
Ada beberapa poin yang dihasilkan dari rapat kerja APPDI wilayah Kalimantan. Di antaranya mendorong dibuatnya aturan pemerintah kabupaten kota, berkewajiban mendukung anggaran operasional Samsat sejumlah 1,5 persen dari total penerimaan opsen PKB dan BBNKB yang diterima.
“Kami mendorong pemerintah kabupaten kota untuk membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah provinsi, terkait pengelolaan pendapatan daerah. Lalu mendorong Kemendagri, Korlantas Polri, dan PT Jasa Raharja Tbk, untuk dapat menindaklanjuti berupa pembentuk satu data jumlah kendaraan bermotor,” jelasnya, Senin (24/7).
Termasuk upaya-upaya mendorong adanya sanksi administratif maupun sanksi denda, yang lebih menekan wajib pajak (WP). Jika WP tersebut tidak segera melakukan balik nama, pasca dihapusnya BBNKB kedua dan seterusnya. Dilanjutkan Permendagri tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), agar dapat keluar di awal tahun.
Jika tidak dapat keluar diawal tahun, agar Kemendagri dapat membuat upaya preventif untuk daerah. Sehingga daerah tidak menyalahi aturan dalam menetapkan NJKB di tahun berjalan.
“Harapan kami, dibuatnya peraturan pemerintah yang melarang pihak dealer untuk melakukan penjualan kendaraan secara off the road,” ujarnya.
Termasuk mendorong Pemerintah Pusat, agar segera menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit ke pemerintah daerah. Sehingga pemerintah provinsi dapat menarik retribusi pengendalian angkutan sawit. Kemudian, koordinasi wilayah Kalimantan akan melaksanakan setidaknya satu kali dalam setahun. Rapat rekonsiliasi PBBKB untuk menyamakan data penyaluran bahan bakar minyak (BBM) ke setiap provinsi. (fai/uno)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!