Raperda Pertanggungjawaban APBD 2022 Disetujui

Usai mendengarkan secara seksama pandangan akhir fraksi yang juga menyampaikan saran dan usulan, Bupati Berau, Sri Juniarsih, memastikan hal itu akan menjadi perhatian jajaran Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti.

“Itu juga agar pelaksanaan pembangunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke depan bisa lebih baik lagi,” ujar Juniarsih.

Secara umum, sebagaimana yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD pada 27 Juni 2023, bahwa Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 2.855.997.021.850,00, yang realisasinya mencapai Rp 3.169.396.847.335,90 atau 110,97 persen, sehingga terdapat lebih target pendapatan sebesar Rp 313.399.825.485.90.

“Kelebihan target penerimaan tersebut disebabkan oleh penerimaan dana transfer daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.

Sedangkan untuk anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp 3.395.928.000.000,00, dengan realisasi belanja sebesar Rp 2.906.895.452.391,91, atau 85,60 persen. Sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp 489.032.547.608,09.

Sisa anggaran belanja tersebut disebabkan karena adanya efesiensi belanja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk belanja yang bersumber dari BLUD, belanja pembangunan RSUD yang belum direalisasikan pembayarannya, serta belanja yang bersifat earmark lainnya.

“Juga disebabkan oleh kegiatan yang bersumber dari dana DBH DR, yang sampai saat ini masih ada di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Berau,” terangnya.

Pemerintah Kabupaten Berau juga disebutnya, memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada ketua, wakil ketua, dan seluruh anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan dan menyampaikan pendapat akhir, serta sekaligus memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Adapun raperda yang telah disetujui bersama ini selanjutnya paling lama tiga hari kerja akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur, untuk dievaluasi sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah ini sebutnya, selain menggambarkan bahwa pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2022 secara administratif dan obyektif dapat dipertanggungjawabkan, pada sisi lain menunjukkan bahwa Pemda bersama-sama DPRD telah berupaya keras untuk mempedomani berbagai peraturan perundangan yang berlaku.

“Dengan penerapan peraturan perundangan tersebut, diharapkan akan terwujud transparansi dan akuntabilitas terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” tegasnya.

Beber bupati juga, selama tahun 2022 Pemkab Berau telah berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, namun demikian harus diakui masih ada beberapa catatan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memerlukan perbaikan, baik yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun yang berkaitan dengan pengendalian intern. Beberapa catatan dan koreksi yang disarankan, baik oleh BPK maupun oleh Anggota Dewan yang terhormat juga akan terus diupayakan perbaikan.

“Mudah-mudahan dengan berbagai masukan koreksi yang dilakukan oleh BPK selaku auditor eksternal, serta berbagai langkah yang akan dilakukan, dapat meminimalkan berbagai temuan.

Sehingga akan terwujud sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dapat dipertahankan di tahun-tahun berikutnya,” tuturnya.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam berbagai kegiatan merupakan usaha maksimal yang telah dilaksanakan bersama-sama. Kendati itu, daerah pun patut bersyukur atas segala keberhasilan yang telah diraih, untuk dijadikan pendorong dalam upaya meraih sukses di masa yang akan datang. Namun demikian pihaknya menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki.

“Pada kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan tugas kami, dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Berau,” tutupnya. (mar/adv/sam)