Peningkatan Jalan di Perbatasan Kaltara, Tahun Depan Dikerjakan melalui DAK

TANJUNG SELOR - Selain menganggarkan untuk penanganan kerusakan jalan di Krayan tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) juga mengupayakan peningkatan beberapa ruas jalan di perbatasan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR- Perkim) Provinsi Kaltara, Ir Helmi mengungkapkan, jalan perbatasan yang menjadi kewenangan Provinsi Kaltara akan dilakukan peningkatan secara penuh di tahun 2024.
“Peningkatan jalan akan kita laksanakan pada 2024 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Jika saat ini baru berupa pemeliharaan,” ujarnya.
Di mana anggaran yang telah diajukan untuk perbaikan jalan di perbatasan ke Pemerintah Pusat tahun 2024 baru mencapai Rp 67 miliar. Angka tersebut karena menyamakan anggaran yang didapatkan di tahun sebelumnya.
“Tapi kalau kita bagi beberapa paket misalnya 3 paket akan dapat sekitar Rp 21 miliar juga. Yang dibagikan ke Nunukan dan ke Tanah Kuning dan Mangkupadi,” sebutnya.
Helmi menjelaskan, jika ada beberapa kriteria untuk memperoleh DAK ini. Di antaranya wilayah industri, pertanian dan jalan perbatasan. “Nah untuk daerah pertanian kita masukkan ke Nunukan, industri itu ke Tanah Kuning dan perbatasan kita ajukan ke lingkar Krayan,” terangnya.
Kata dia, DAK ini bisa saja tidak dapat menangani secara keseluruhan. Sehingga untuk tertangani secara penuh, akan diupayakan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Persyaratan DAK itu sampai jalan aspal maka sebagian akan diaspal. Tapi untuk APBD itu hanya sampai agregat menyesuaikan dengan anggaran,” paparnya.
Selain itu, DPUPR juga tengah menurunkan tim ke Krayan untuk mendata ruas jalan yang mengalami kerusakan. Pendataan ini dilakukan menyeluruh tidak hanya jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltara, tetap juga yang ditangani oleh Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
“Kita sudah melakukan rapat dengan balai (BPJN), bukan jalan yang kita tangani mengalami longsoran. Tapi jalan yang ditangani balai dari arah Semamu ke Binuang lalu arah Long Bawan dan jalan lingkar selatan itu milik Provinsi,” kata Helmi.
Dari pendataan ini nantinya akan dihitung besaran anggaran yang akan digunakan untuk perbaikan jalan. “Anggaran perbaikan itu kita akan masukan di anggaran pergeseran. Mudah-mudahan disetujui pak Gubernur diusahakan sebesar Rp 20 miliar, sambil menunggu hasil dari tim kami di lapangan,” jelasnya.
Penanganannya secara keseluruhan akan dimulai dari wilayah Binuang Kecamatan Krayan Tengah ke Long Padi Kecamatan Krayan Selatan hingga Lembudud dan Long Bawan.
“Jalan ini akan kita tangani secara spot-spot atau mana titik yang longsor akan ditangani,” paparnya.
Helmi menuturkan, anggaran Rp 20 miliar itu bisa dilakukan untuk penanganan jalan. Jika salah satu penyebabnya dari saluran drainasenya yang kurang baik hingga terjadi genangan air.
“Anggaran ini sebenarnya tidak untuk peningkatan tapi untuk pemeliharaan jalan, supaya jalan itu fungsional,” pungkasnya. (dkisp)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

