TANJUNG SELOR - Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan bisa meningkat dengan adanya Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang saat ini berproses. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah masih berlangsung.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara Tomy Labo menjelaskan, Raperda itu sudah berada di DPRD Kaltara. Saat ini pasal per pasal terus dibahas bersama.
“Hadirnya produk hukum ini diharapkan dapat meningkatkan PAD,” harapnya, Minggu (30/7).
Raperda Pajak dan Retribusi Daerah merupakan produk hukum yang nantinya cukup kompleks. Regulasi ini diharapkan selesai secepatnya dibahas di DPRD Kaltara. Sebab setelah disampaikan kepada DPRD Kaltara, maka tahapan selanjutnya pembahasan dalam Panitia Khusus (Pansus).
“Ini juga proses dilakukan koordinasi dan harmonisasi serta Raperda akan dievaluasi di Kementerian terkait,” terangnya.
Pihaknya optimis jika raperda ini bisa secepatnya disahkan menjadi Perda. Raperda Pajak dan Retribusi Daerah ini sudah harus dijalankan pada awal tahun 2024. Di mana regulasi ini nantinya paralel dengan kabupaten/kota.
“Ini sudah harus di eksekusi pada 5 Januari 2024,” kata dia.
Dalam aturan baru ini akan ada tambahan objek pajak yang nantinya sebagai PAD bagi Pemprov Kaltara, yakni Pajak Alat Berat (PAB) dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Potensi pajak tambahan ini di Provinsi Kaltara cukup besar. Pihaknya yakin dengan bertambahnya 2 objek pajak ini, maka target penerimaan pajak akan meningkat.
“Kami sangat optimis. Apalagi, tujuan pajak untuk peningkatan dan pembangunan daerah,” imbuhnya. (dkisptlhms)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!