TANJUNG SELOR - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun Anggaran 2022, telah mencapai tahap pengesahan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pengesahan tersebut merupakan hasil dari proses persetujuan bersama, yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Pada Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan ke II, di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kaltara, Selasa (1/8) lalu.
Hadir dalam rapat paripurna diantaranya Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr H Suriansyah M.AP, Forkopimda Kaltara, para Asisten, staf ahli dan Kepala OPD Kaltara serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Dr Yansen TP, M.Si, mewakili Gubernur Kaltara menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas keputusan persetujuan ini.
Yansen mengungkapkan, selama proses pembahasan raperda ini, berbagai masukan dan saran dari berbagai pihak menjadi perhatian serius Pemprov Kaltara. Sejak digelar pada 26 Juni lalu, seluruh proses pembahasan berjalan lancar dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
“Sebelum pengesahan, laporan keuangan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut mulai dari Tahun 2014. Hal ini memberikan keyakinan bahwa tidak ada permasalahan terkait laporan keuangan,” ujar Yansen.
Dikatakan, bahwa Pemprov dan DPRD Kaltara secara bersama-sama menyepakati dan menyetujui raperda ini. Selanjutnya akan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai salah satu persyaratan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Atas nama Pemprov Kaltara menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kontribusi yang diberikan DPRD Kaltara. Dan semua pihak terkait dalam penyusunan dan pembahasan Raperda APBD tahun 2022,” tutur Yansen.
Rapat paripurna pun ditutup dengan penandatanganan Nota Persetujuan bersama antara Pemprov dan DPRD Kaltara. Menandai secara resmi telah diundangkannya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. (dkisptlhms)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!