33 PBS Telah Melakukan Pelaporan Mandiri

Diantaranya 14 PBS di Kabupaten Bulungan, 13 PBS di Kabupaten Nunukan, 3 PBS di Kabupaten Tana Tidung, dan 3 PBS di Kabupaten Malinau. Wakil Gubernur Kaltara Dr Yansen TP, M.Si meminta agar seluruh PBS yang berkewajiban melakukan pelaporan perkembangan usahanya sesuai waktu yang ditentukan.

“Untuk itu, saya minta kepada seluruh pemangku kepentingan. Utamanya kepada seluruh PBS yang berkewajiban, untuk dapat segera melaksanakan kewajibannya. Dalam melaporkan perkembangan usahanya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,” kata Yansen.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Sosialisasi Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pelaporan Mandiri (Self-Reporting) Ke Dalam Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun) Dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (DBH), Senin (7/8).

Menurut Wagub, perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu potensi yang dapat mendukung pelaksanaan roda pembangunan di bidang ekonomi. Seperti mendorong perekonomian di masyarakat.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum memberikan manfaat kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Untuk itu pada 24 Juli lalu, pemerintah menetapkan peraturan Nomor 38 Tahun 2023 tentang DBH.

Diungkapkan, DBH sawit adalah trobosan dalam UU Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang diupayakan oleh daerah-daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia.

Dalam konteks perkebunan sawit, DBH ini diberikan oleh pemerintah kepada daerah penghasil. Dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah-daerah, kepada daerah lain non penghasil.

Pada kesempatan ini, Yansen mengatakan, Kementerian Keuangan akan mengucurkan dbh kelapa sawit kepada kepada 350 daerah. Yang terdiri dari daerah penghasil, daerah yang berbatasan dengan daerah penghasil dan provinsi dengan total nilai RP3,4 triliun pada tahun 2023 ini.

“Pembagian DBH kelapa sawit tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan indikator luas lahan perkebunan sawit, produktivitas lahan, serta indikator-indikator lain yang ditetapkan oleh menteri,” katanya.

Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan tata kelola perkebun kelapa sawit, perusahaan diharapkan untuk dapat bersinergi. Dalam menyukseskan program self reporting atau pelaporan mandiri ke dalam Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun).

Siperibun adalah instrumen pengendalian perizinan usaha perkebunan yang mengintegrasikan seluruh data perizinan usaha perkebunan secara nasional. Sebagai sarana pelaporan perkembangan usaha oleh PBS, dan sebagai fasilitasi koordinasi antara kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

Siperibun ini juga bertujuan memperkuat tata kelola perizinan usaha perkebunan, yang berbasis data dan bebas korupsi, penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha perkebunan, penguatan koordinasi antar kementerian/lembaga nasional dan pemerintah daerah di sektor perkebunan. (dkisptlhms)