TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melangsungkan pertemuan dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, guna membahas pematangan penuntasan blank spot atau wilayah tanpa jaringan di Kabupaten Berau, di Ruang Kakaban Kantor Bupati Berau, Rabu (9/8).
Asisten III Setkab Berau, Maulidiyah menuturkan kunjungan pegawai Kemenkopolhukam RI yang diketuai Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika itu, jadi angin segar untuk Berau.
Usai rapat itu, Maulidiyah menegaskan pertemuan ini untuk mendorong percepatan penuntasan, sekaligus meminta bantuan penyelesaian pembangunan menara BTS serta menuntaskan bandwitdh rendah di beberapa lokasi. “Prioritas kita di wilayah pesisir hingga pedalaman,” tegasnya.
Selain itu, prioritas ini dilakukan lantaran salah satu kepentingannya Kaltim sebagai IKN. Kabupaten Berau merupakan penyangganya terutama pada sektor pariwisata. Tentunyadiperlukan jaringan telekomunikasi dan listrik yang optimal.
Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam RI, Marsma Budi Eko Pratomo mengatakan dari pertemuan itu didapati masukan pembangunan Tower BTS yang sudah direncanakan dan belum terbangun.
“Ada juga masukan bahwa menara sudah terbangun tetapi bandwitdh atau kecepatan internetnya rendah. Itu jadi catatan,” jelasnya.
Selain itu, ia menegaskan sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo, proses hukum yang tengah berlangsung terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika non aktif, Jhony G Plate tidak membuat program penghapusan blank spot melalui Bakti Kominfo tidak berjalan.
“Presiden menyampaikan kalau ada masalah program tetap berlanjut, yang masalah diselesaikan, pembangunan tetap lanjut,” tegasnya.
Terkait usulan tower BTS yang kecepatan jaringannya rendah, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan operator.
Hasil pertemuan itu juga akan dilanjut dengan pembahasan pada tingkat pusat nantinya. Apalagi, dirinya juga menyebut bahwa Berau sebagai penyangga IKN memerlukan jaringan telekomunikasi yang apik.
“Berau juga harus dibangun, Berau penyangga IKN,” tegasnya.
Permasalahan yang harus diselesaikan segera adalah suplai kelistrikan yang harus dimaksimalkan. Namun, dalam pertemuan itu juga sudah dipastikan Berau memiliki tambahan daya mencapai 7 Megawatt.
Hal ini disampaikan menjadi prioritas, lantaran Berau sebagai penyangga IKN, memiliki potensi wisata yang melimpah sehingga bisa menjadi opsi berlibur bagi masyarakat IKN tak terlepas Presiden RI dan jajarannya.
“Yang paling dekat kan Pulau Derawan dan Pulau Maratua, kenapa tidak itu kita kembangkan. Itu kesempatan untuk Berau bisa tingkatkan infrastruktur maupun telekomunikasi,” pungkasnya. (sen/arp)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!