Sosialisasikan Program Keringanan Pajak

Termasuk menerbitkan Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.399/2023 tentang Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang terdaftar dan mutasi masuk ke Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023.

Saat ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara terus melakukan sosialisasi. Bertujuan agar masyarakat yang memiliki kendaraan segera lakukan pengurusan pajak, baik kendaraan di wilayah Kaltara maupun luar Kaltara.

Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo mengatakan, melalui SK Gubernur ada bebas denda PKB dan pembebasan BBNKB II. Untuk PKB, bebas denda meliputi pembebasan sanksi administrasi, pengurangan pokok PKB dan keringanan terhadap pokok yang melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo.

Pihaknya memberikan diskon bagi wajib pajak, yang membayar sebelum jatuh tempo sebesar 5 persen. Dari pokok pajak untuk semua jenis kendaraan.

“Keringanan yang didapatkan bagi wajib pajak, yang menunggak pajak 5 tahunan ada pembebasan. Di mana pajak 4 tahunnya dibayar, sedangkan satu tahunnya digratiskan atau tidak dibayar,” terangnya, Jumat (18/8).

Lanjut dia, untuk pembebasan BBNKB berlaku bagi kepemilikan kendaraan. Karena pembelian kendaraan bekas, alih kepemilikan kendaraan karena waris, alih kepemilikan kendaraan karena hibah dan alih kepemilikan kendaraan karena lelang.

Bea balik nama kendaraan bermotor dipermudah, dari plat luar ke KU dibebaskan pungutannya. Program tersebut merupakan hadiah Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Kemerdekaan RI. Sosialisasi telah dilakukan jauh hari oleh seluruh UPT Bapenda kabupaten kota.

“Program ini sudah kita sebarkan ke masyarakat. Program inipun didukung penuh oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara, Ditlantas Polda Kaltara dan Jasa Raharja,” jelasnya.

Program tersebut salah satu cara untuk menggali potensi pendapatan daerah. Meski dilakukan pembebasan, tapi ada potensi di tahun depan untuk dipungut. (dkisptlhms)