TANJUNG REDEB – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim punya sejumlah tugas dan fungsi. Salah satunya menangani Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan pelaku usaha.
Hal itu berkesesuaian dengan dasar hukum LKPM, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 7/2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
“Memang ada beberapa pengaduan, termasuk di layanan pengaduan soal lahan dan lain-lain. Tapi yang kami hadapi ini, berkenaan dengan hambatan yang terkait LKPM,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Layanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Provinsi Kaltim, Ir Andi Agustina M.Si.
Ia menyebut, di laporan LKPM juga sudah disertakan kolom curhat. Di situ, pelaku usaha bisa menyampaikan beberapa permasalahan dengan proses usahanya.
“Itu sudah masuk di laporan LKPM. Atas dasar itu, kami akan tindak lanjuti di lapangan,” tambahnya.
Ditanya mengenai masalah yang bersifat perdata, ia menyebut hal tersebut tidak masuk di ranah bidangnya. Apalagi jika masalah perdata itu terkait dengan data intern antara perusahaan dan masyarakat.
“Ranah pengaduannya itu bukan di kami. Itu di bidang pengaduan. Itu juga nanti penyelesaiannya ada dua cara. Secara litigasi dan non litigasi,” jelasnya.
Namun Agustina, memberikan contoh. Misalnya, ada perusahaan yang sudah mengantongi izin dan telah terbit. Namun ada masalah ganti rugi dan segala macamnya. Maka hal tersebut mesti diselesaikan dengan cara litigasi atau non litigasi, tergantung situasi.
“Mungkin saja izin itu sudah terbit, mungkin ada masalah ganti rugi atau segala macam kan kita enggak tahu. Intinya selama izin itu terbit, akan kami awasi,” tandasnya. (hmd/adv/arp)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!