TANJUNG SELOR - Keringanan Pajak yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), perlu menjadi perhatian. Sejak 17 Agustus hingga 30 September 2023 nanti, masyarakat dapat memanfaatkan program keringanan pajak itu dengan sebaik-baiknya.
Diketahui, Pemprov Kaltara mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 188.44/K.398/2023 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023. Serta Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.399/2023 tentang Pembebasan Pokok Bea Balik nama Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Bermotor yang terdaftar dan Mutasi Masuk ke Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023.
Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang mengatakan, adanya keringanan pajak ini dapat membantu masyarakat dalam membayar pajak maupun tunggakan pajak. Diharapkan dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan tepat waktu. Ini menjadi atensi, guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bertujuan untuk melakukan pembangunan daerah Provinsi Kaltara.
“Di dalam program tersebut diberikan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan memberikan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 5 persen.
Pengurangan pokok PKB ini bagi wajib pajak yang taat membayar pajak kendaraan bermotor. Program ini berlangsung dari tanggal 17 Agustus sampai 30 September 2023,” bebernya, Senin (28/8).
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltara, Tomy Labo mengatakan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelaksanaan pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pajak daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan.
Pajak daerah merupakan instrumen penting dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu Pemprov Kaltara melalui Bapenda memberikan pembebasan terhadap BBNKB kedua dan seterusnya.
"Keringanan yang didapatkan bagi wajib pajak, yang menunggak pajak 5 tahunan ada pembebasan. Di mana pajak 4 tahunnya dibayar sedangkan satu tahunnya digratiskan atau tidak dibayar," terangnya.
Untuk pembebasan BBNKB, berlaku untuk kepemilikan kendaraan karena pembelian kendaraan bekas, alih kepemilikan kendaraan karena waris, alih kepemilikan kendaraan karena hibah dan alih kepemilikan kendaraan karena lelang.
“Untuk bea balik nama kendaraan bermotor kita permudah, dari plat luar ke KU itu kita bebaskan pungutannya,” jelasnya. (dkisptlhms)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!