Jika Ada SiLPA DBHDR, DAU Terancam Dipotong

Penjabat Sekretaris Kabupaten Berau, Agus Wahyudi menuturkan OPD yang menerima pengelolaan DBHDR diyakini bisa menyelesaikan program-program yang ditentukan. 

“Mereka optimis, meski waktu pekerjaan memang mepet,” terangnya. 

Lanjutnya, Pemerintah Pusat mengancam akan memotong Dana Alokasi Umum dengan besaran seberapa nilai SiLPA DBHDR yang tidak terserap. Sehingga ia mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) segera melaksanakan programnya untuk menghindari pemotongan DAU oleh Pemerintah Pusat. 

“Kita dorong mereka segera laksanakan, dan kita optimis bisa selesai tepat sasaran,” ujarnya. 

Dipaparkan Agus, beberapa OPD yang mendapatkan porsi dana dengan nilai besar berada di DPUPR Berau serta Disbudpar Berau.

Dirinya juga mengakui, masuknya DBHDR diakui tidak dimulai Januari, melainkan melalui dana pergeseran yang masuk pada pertengahan tahun. 

“Iya baru satu OPD dan semoga mereka bisa, sebelumnya juga diujung. DBHDR mulainya tidak dari Januari memang tetapi melalui pergeseran,” jelasnya. 

Untuk di Disbudpar alokasi DBHDR mencapai Rp 15 miliar. Hal ini, diarahkan untuk melakukan peningkatan fasilitas di beberapa lokasi wisata di Berau. Seperti pemandian air panas di Kecamatan Biatan, kemudian peningkatan Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-biduk.  

“Lalu di Danau Nyalima juga. Ujungnya nanti memang peningkatan fasilitas,” ujarnya. 

Sebelumnya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setkab Berau, Jimmy Arwi Siregar menjelaskan mengapa terdapat paket-paket pekerjaan yang muncul di akhir-akhir masa anggaran murni. Hal itu dikatakannya dikarenakan dana pergeseran melalui DBHDR yang baru masuk. Sehingga baru muncul tendernya pada bulan Juli. 

“Dan baru DLHK saja, yang masuk hanya DLHK dengan 4 kegiatan totalnya Rp 17,5 miliar berupa pembuatan RTH di Tanjung Redeb,” tuturnya. (sen/arp)