TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, masih membahas aturan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Bahkan, sudah dilakukan pembahasan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk melakukan pertemuan dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Timur (Kaltim).
Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo menerangkan, usai melaksanakan koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Kaltim bersama Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pajak dan Retribusi Daerah. Rapat kerja kembali dilaksanakan Bapenda Kaltara, yang difasilitasi DPRD Kaltara.
“Selama dua hari, dilakukan agenda rapat dengar pendapat (RDP) bersama OPD,” ujarnya, Minggu (2/9).
Pihaknya telah melaksanakan rapat pansus yang ketiga, dalam pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah. Selama rapat pansus beberapa waktu lalu, setidaknya sudah ada 12 OPD yang dilibatkan dalam rapat yang menangani retribusi.
Tak hanya 12 OPD ini, masih ada sekitar 10 OPD yang akan dilibatkan. “Sisanya masih ada 10 OPD yang akan diajak rapat oleh pansus. Total seluruhnya ada 22 OPD pengampu retribusi. Kita sebagai fasilitator dan koordinator dalam bidang pendapatan. Sehingga perangkat daerah inilah yang memberikan informasi tentang retribusi,” tuturnya.
Terdapat 18 pelayanan retribusi yang menjadi kewenangan dari masing-masing OPD. Setelah selesai dan ditampung pansus, maka tahapan selanjutnya ada berita acara antara DPRD dengan Pemprov Kaltara.
“Mungkin masih ada 2 kali rapat. Setelah itu akan ada berita acara, antara pansus dengan pemerintah. Dan akan kita evaluasi di Kemendagri, Kemenkeu dan Kemenkumham,” tuntasnya. (dkisptlhms)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!