TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berupaya agar Pemerintah Pusat bisa membangun wilayah perbatasan. Sebab jika hanya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara, maka sulit membangun wilayah perbatasan.
Melalui Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kaltara, melakukan pendekatan pembangunan yang berbeda. Jika ingin melihat wilayah perbatasan berkembang dengan pesat. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kaltara Ferdi Manurun Tanduklangi mengatakan, Pemerintah Pusat perlu melakukan pendekatan pembangunan.
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Krayan sudah tepat. Tetapi sejauh ini, belum menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Krayan.
“Ini belum dapat mengeluarkan masyarakat Krayan dari zona isolasi. Untuk itu, Pemerintah Pusat perlu memikirkan masyarakat Krayan keluar dari isolasi,” terangnya, Rabu (6/9).
Sebelum melakukan pembangunan, Pemerintah Pusat harusnya melakukan kajian dan penelitian terkait kebutuhan dan hal yang layak dibangun. Untuk memenuhi kebutuhan cepat masyarakat perbatasan. Meskipun PLBN memiliki jaringan listrik dan telekomunikasi. Namun jika tidak ada infrastruktur jalan, maka sama saja membiarkan masyarakat Krayan tetap terisolir.
“Kita selalu katakan, buka dulu jalannya, lalu bangun atau aspal sesegera mungkin. Jika akses jalan itu terjangkau maka PLBN, jaringan listrik dan telekomunikasi juga akan dapat diakses dengan mudah. Hal ini sudah selalu kita sampaikan,” jelasnya.
Setelah mengeluarkan masyarakat Krayan dari isolasi, maka tahap selanjutnya menyiapkan layanan kesehatan dan Pendidikan. Sehingga ada kesinambungan pembangunan yang terjadi. Sebagai contoh, melalui PLBN masyarakat perbatasan bisa mengambil barang dari Malaysia yang dianggap lebih murah.
Padahal, jika dibangunkan akses jalan, maka masyarakat justru bisa mendapat produk lokal yang jauh lebih murah.
“Perbandingannya jika membeli semen di Malaysia bisa dapat Rp 300 ribu per sak dengan jalur PLBN. Maka mereka bisa mendapatkan semen seharga Rp 100 ribu per saknya, jika membeli di Indonesia yang akses jalannya sudah tersedia,” bebernya.
Pemerintah Pusat harus melakukan kajian dan studi banding dalam merumuskan perencanaan kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan. Harus seperti itu, karena inti dari persoalan di Krayan adalah isolasi yang terjadi di masyarakatnya. “Memang harus duduk bersama dan mencari solusi yang tepat, untuk masyarakat di Krayan,” ujarnya. (dkisptlhms)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!