Pembangunan Perbatasan Kaltara-Malaysia, Berharap Bantuan Pemerintah Pusat

Kepala BPPD Ferdy Manurun Tanduklangi mengatakan, telah membuat dan memetakan daerah perbatasan ini. Salah satunya topografinya serta tantangan, hambatan dan gangguannya. 

Ini akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Pihaknya mendorong dan mendesak kepada Kementerian terkait, seperti Bappenas (Badan Pembangunan Nasional), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Kita berupaya agar Pemerintah Pusat maupun instansi vertikal di pusat ataupun lembaga, dapat membantu dalam membangun wilayah perbatasan,” jelasnya, Rabu (20/9).

Jika hanya pemerintah daerah yang bergerak, akan memiliki keterbatasan dalam melakukan pembangunan di wilayah perbatasan. Tetapi ketika Kementerian/Lembaga terkait yang turun tangan, maka bisa dipastikan permasalahan perbatasan akan selesai.

Mereka memiliki banyak anggaran, di mana perlu dialihkan ke daerah agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. “Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara telah mendorong dan mendesak BPPD Kaltara, untuk mencari terobosan. Agar perbatasan dapat terbangun, tentunya dengan campur tangan Pemerintah Pusat. Yang terpenting adalah membuka isolasi,” terangnya.

Terdapat 6 hal yang harus dibenahi untuk wilayah perbatasan mencakup jalan, listrik, telekomunikasi, pembangunan perekonomian masyarakat, pembangunan sumber daya manusia (SDM) di dalam ada pendidikan. Terakhir pembangunan kesehatan. Ada 5 yang harus dibenahi dan 3 menjadi episentrum, untuk mendorong pembangunan lainnya yaitu jalan, listrik dan telekomunikasi. 

“Ini bentuk upaya kita. Perbatasan Indonesia-Malaysia yang ada di Kaltara harus terbangun dan berkembang. Sebab menjadi garda terdepan dan pintu masuk,” tuntasnya. (dkisptlhms)