Fokus Penanganan Masalah Batas Desa

Kepala DPMD Kaltara Edy Suharto mengakui, tidak ada masalah terkait batas di beberapa desa di Kaltara. Sebelumnya batas desa di Kabupaten Tana Tidung menjadi persoalan. Namun telah diselesaikan dan sudah menemui titik terang.

Batas desa dari 4 kabupaten yang sudah 100 persen selesai. Mencakup Kabupaten Tana Tidung, dari 32 desa sudah tidak ada permasalahan.

“Karena sudah aman, maka batas desa di KTT inipun ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Berbeda desa-desa yang ada di kabupaten lain, seperti Bulungan, sampai saat ini masih ada beberapa desa yang belum kelar batasnya,” terangnya, Senin (25/9).

Ia menyebutkan, untuk Bulungan masih ada sekitar 8 desa yang belum rampung dari 74 desa. Kemudian desa di Kabupaten Nunukan, yang jumlahnya 232 desa. Kini pihaknya menunggu 105 desa, untuk melakukan proses penyelesaian.

Desa yang sudah diselesaikan, adalah batas desa di Malinau sekitar 10 dari 109 desa. Sesuai amanat Presiden Joko Widodo tahun 2024, sudah tidak ada batas desa yang bermasalah.

Melihat banyaknya batas desa yang masih bermasalah, pihaknya pun mendorong DPMD kabupaten untuk melakukan sosialisasi penyelesaian batas desa. 

“Untuk Kaltara sendiri, sebenarnya dapat penghargaan atau reward sebagai provinsi yang memiliki progres mendorong penyelesaian batas desa,” ujarnya.

Permasalahan batas desa akan muncul saat di dalam 2 desa atau lebih terdapat potensi yang masing-masing desa ingin memilikinya. Misalnya ada sumber daya alam berupa emas, batu bara atau hutan. Bisa juga karena di desa itu ada tanah leluhur, kemudian masing-masing desa mengklaim memiliki peta. 

“Yang terpenting desa harus memiliki peta yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Di mana peta ini merupakan peta standar. Sehingga salah satu penyebab lambatnya penanganan batas desa,” jelasnya. (dkisptlhms)