Pembangunan Pelabuhan Bebatu di KTT, Tunggu Alih Status Lahan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), masih menunggu alih status lahan dari Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) ke Area Penggunaan Lain (APL). Sebelum melaksanakan proses pembangunan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara Andi Nasuha mengatakan, menunggu alih status dari Pemkab Tana Tidung untuk selanjutnya dilakukan pembangunan. Apalagi, sampai saat ini pihaknya masih perlu mereview dokumen yang ada.

“Harus ada alih status dari Kawasan Budidaya Kehutanan ke Area Penggunaan Lain,” ungkapnya, Kamis (28/9).

Informasinya, Pemkab Tana Tidung masih terus memprosesnya. Meski belum tahu informasi lebih lanjut. Namun Pemprov Kaltara akan terus berupaya berkoordinasi.

“Apalagi terakhir informasinya sudah bertemu Pemerintah Pusat, khususnya kementerian terkait,” kata dia.

Di Pemprov Kaltara, sudah ada dokumen terkait pembangunan. Namun harus di review terlebih dahulu. Sebab jika dihitung, dokumen tersebut sudah 5 tahun.

“Jika sudah APL, maka bisa di review dokumen yang dokumen non fisik dibuat 5 tahun lalu,” imbuhnya.

Review yang dilakukan berupa DED (Detail Engineering Design)) serta kebutuhan anggarannya. Bahkan, beberapa poin juga harus di review kembali dalam dokumen yang ada.

“Jadi memang perlu. Saat ini memang masih menggunakan yang ada dahulu, sambil menunggu alih status lahan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, rencana pembangunan Pelabuhan di Bebatu sudah ada sejak 2010 lalu. Di mana saat itu, Pemprov Kaltim memiliki kegiatan pembangunan Pelabuhan Bebatu. Kemudian bersamaan dengan itu, ada kegiatan perencanaan oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung, akhirnya dilakukan kolaborasi.

Pada 2016 lalu, Pemprov Kaltara menganggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara sebesar Rp 20 miliar. Anggaran itu untuk sisi laut. Namun hingga kini, belum juga terlaksana dengan tuntas.

“Diharapkan APBN bisa masuk. Namun harus clean and clear. Pemkab Tana Tidung siap menghibahkan dengan menurunkan statusnya dari KBK ke APL. Itu yang belum selesai sampai saat ini. Mereka, Pemkab Tana Tidung, sudah ada dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan lainnya,” tuturnya. (dkisptlhms)